Ibu Kota Baru Harus Ada Interkoneksi dengan Kota Lain

PEMINDAHAN ibu kota harus juga memperhatikan kota-kota di sekitarnya agar tercipta konektivitas. Karena itu pemerintah harus berhati-hati dalam rencana pemindahan ibu kota.

Ekonom Universitas Indonesia Ari Kuncoro mengatakan, interkoneksi haru jadi perhatian pemerintah dalam rencana pemindahan ibu kota yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp466 triliun tersebut.

"Seandainya ada di Kalimatan, itu harus ada kota-kota pendukung. Seandainya Ibu Kota jadi di Palangka Raya, Banjarmasin itu harus dibuat jadi satu sistem, yang terpenting interkonektivitasnya" ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (4/8).

Ari menyebut, dana Rp466 triliun tersebut bukanlah biaya total dari pemindahan Ibu Kota. Melainkan, pemerintah akan menggunakan dana tersebut sebagai dana awal. Selanjutnya, pihak pemerintah akan menggandeng berbagai pihak mulai dari BUMN dan swasta.

Baca juga : Masih Asumsi, DPR Tunggu Kajian Resmi Biaya Pemindahan Ibu Kota

"Jadi sebenarnya dana itu harus dilihat sebagai investasi. Jadi misalnya nanti ada proyek di sana, lalu nanti ada yang beli. Itu nanti dana Rp466 trilun akan berkembang," jelasnya.

Lebih jauh Ari menilai, pemindahan Ibu Kota bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, diharapkan pula terjadi pemerataan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi tidak terpusat di wilayah Jawa.

"Diharapkan terjadi pemerataan. Jakarta sudah terlalu padat, itu memang peelu disebarkan," pungkasnya.

Seperti diketahui, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro akhir Juli lalu membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menetapkan Pulau Kalimantan sebagai lokasi Ibu Kota baru Negara Indonesia.

Pemindahan ibu kota baru diperkirakan akan menelan anggaran sekitar Rp466 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pihak swasta. (OL-7)