Susun PDB Syariah, BI Gandeng BPS

BANK Indonesia (BI) mengaku  tengah mencari jalan untuk menentukan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) syariah. Untuk itu mereka menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS).

Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo mengatakan hal tersebut. Menurutnya, PDB syariah itu dapat dijadikan tolok ukur untuk menghitung besaran nilai ekonomi yang dihasilkan dari perekonomian berbasis syariah.

"Akan disusun, jadi semua sektor pelaku ekonomi syariah memberikan nilai tambah berapa pada perekonomian, itulah yang jadi PDB syariah. Kapan? Belum, sedang disusun oleh BPS dan BI," kata Dody di Palembang, Sabtu (3/8).

Penyusunan PDB syariah itu berkaitan dengan upaya BI membumikan perekonomian syariah di Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Baca juga: Indonesia Berpotensi jadi Produsen Utama Industri Halal

PDB syariah, jelas Dody, tidak akan dicampuradukkan dengan sektor perekonomian lain. "Kalau kita mau gampang sekarang, yaudah kita bagi aja, yang haram tidak dihitung dalam PDB syariah. Apa itu? Misalnya minuman keras, pokoknya yang terlarang kita pisahkan dari sektor halal," ujarnya.

Selain itu, PDB syariah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk menjawab dan menggambarkan sebesar apa sumbangan perekonomian berbasis syariah pada tingkat pendapatan nasional.

Senada, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DEKS BI), Dadang Muljawan mengatakan PDB syariah sama halnya dengan pengukuran pada sektor perekonomian lain.

"Kalau kita tidak bisa mengukur, yang terjadi kita tidak bisa mengevaluasi policy kita efektif atau tidak," terang Dadang.

"Saat ini dilakukan suatu metoda untuk melihat potensi dari ekonomi halal itu sebesar apa. Report dari islamic global economic finance itu amat disayangkan, kita masuk 10 besar, tapi 10 besar sebagai konsumen," sambung dia.

Dadang menambahkan, tantangan yang sedang dihadapi dalam terkait dengan PDB syariah ialah soal perumusan definisi. Perumusan definisi itu perlu kesamaan dengan lembaga lain atau dengan kata lain diperlukan kesamaan protokol penghitungan.

"Karena faktor yang harus dihitung itu ada ribuan, kalau itu sudah ada, itu akan dilakukan dengan komputer," tandasnya.

BI saat ini tengah melakukan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) sebagai bentuk dukungannya untuk menyosialisasikan ekonomi dan keuangan syariah.

Gelaran FESyar dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan pada 2-4 Agustus. Setelah itu berlanjut di Kalimantan dan Surabaya.  Ujung dari gelaran FESyar itu ialah Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) yang akan diselenggarakan di Jakarta pada November mendatang. (Mir/A-3)