Soal Empat Unicorn Indonesia, Lembong Meralat dan Minta Maaf

KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong meralat sekaligus meminta maaf atas pernyataannya terkait empat perusahaan rintisan (startup) berstatus unicorn asal Indonesia yang dikira milik Singapura. Induk perusahaan Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka dipastikan bukan di 'Negeri Singa', melainkan di Indonesia.

"Maaf & ralat: Tokopedia dan Bukalapak sudah klarifikasi ke saya, Gojek sudah klarifikasi ke publik: mereka tidak pakai induk perusahaan di Singapura," kata Tom Lembong melalui akun Twitter @tomlembong, Selasa (30/7) malam.

Mantan Menteri Perdagangan itu menegaskan keempat unicorn tersebut sepenuhnya PT Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia.

"Saya bicara terlalu jauh, mengomentari bahan Google-Temasek ini," sesalnya seraya menyertakan foto riset GoogleTemasek.

Dalam riset berjudul 'e-conomy SEA: Unlocking the $200 billion digital oppotunity in Southeast Asia', Indonesia tidak memilki unicorn dengan valuasi lebih dari US$1 miliar. Indonesia hanya memiliki startup dengan valuasi di bawah US$1 miliar.

Baca juga: Tokopedia Bantah Berkantor Pusat di Singapura

Indonesia punya tujuh perusahaan rintisan kategori centaurs dengan valuasi di atas US$100 juta hingga di bawah US$1 miliar. Kemudian memiliki 16 startup kategori little ponies dengan valuasi di atas US$10 juta hingga di bawah US$100 juta, serta punya 2.010 perusahaan rintisan kategori small start up dengan valuasi di bawah US$10 juta.

Di riset itu, hanya Singapura yang memiliki perusahaan rintisan dengan kategori unicorn. Jumlahnya ada empat start up.

Riset Google-Temasek ini juga mengulas jumlah start up yang dimiliki negara-negara Asia Tenggara lainnya berdasarkan kategori valuasi. Di antaranya Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Sebelumnya, Tom Lembong menyebutkan empat unicorn Indonesia memiliki induk bisnis di Singapura. Hal itu membuat pemodal yang ingin menanamkan investasinya harus melalui negara Singa tersebut.

"Sebagai contoh Gojek baru dapat suntikan investasi, tapi datanya tidak kelihatan sebagai Foreign Direct Investment (FDI). Jadi itu masuknya memang ke Singapura, dibayar ke Indonesia melalui vendor atau supplier dalam bentuk sewa kantor, listrik, leasing, dan sebagainya," jelas dia dalam jumpa pers di kantor BKPM. (Medcom/OL-2)