Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KETUA I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D Sugiarto menyatakan pelaku industri otomotif menyambut baik rancangan peraturan presiden tentang mobil listrik.
“Kami sangat gembira tentunya, kami menyambut baik sekali perpres mobil listrik. Katanya sudah oke dan harmonisasi tarif katanya sudah oke. Itu yang kami tunggu-tunggu selama ini,” kata Jongkie, Kamis (25/7).
Ia menjelaskan aturan tersebut sudah sesuai dengan masukan dan rekomendasi dari para pelaku industri kepada pemerintah.
“Jadi bagus, kita sudah senang semua, ya. Sekarang silakan industri otomotif memanfaatkan semua yang diberikan dan disediakan oleh pemerintah,” ujar Jongkie.
Gaikindo akan mempelajari secara detail setelah Presiden Joko Widodo menandatangani perpres tersebut, yang salah satu klausulnya ialah pemberian insentif untuk industri otomotif nasional.
Ia meyakini perpres itu akan mendatangkan investasi di dalam negeri, sementara industri otomotif yang ada juga mempersiapkan diri.
“Ya, pasti datangkan investasi. Andai sekarang ada yang belum produksi hybrid, atau plug in hybrid, atau electric vehicle (EV), pokoknya dua tahun lagi tarifnya pasti akan begini,” pungkasnya.
Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Presiden Jokowi akan menyiapkan payung hukum atas komitmen pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Regulasi itu berupa peraturan presiden (perpres) dan peraturan pemerintah (PP).
Sri Mulyani menjelaskan perpres akan mengatur soal ekosistem industri kendaraan listrik, dan setelah perpres tersebut dirilis, pemerintah segera menyusun PP yang salah satunya menyangkut penurunan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan listrik.
Setelah PP dan perpres tersebut terbit, sambung Sri, Kementerian Keuangan juga akan menambahkan aturan turunannya berupa peraturan menteri keuangan (PMK). Dalam PMK itu, salah satu poin yang diatur ialah pemberian insentif pembebasan pajak dengan jangka waktu tertentu (tax holiday).
Ekspansi Hyundai
Di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin, Presiden Jokowi menerima pimpinan Hyundai Motors Group. Pertemuan tersebut membahas rencana Hyundai Motors membuka pabrik di Indonesia, termasuk pembicaraan soal masa depan kendaraan listrik.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu mengatakan, Kepala Negara menanggapi positif pembahasan masa depan industri otomotif di Indonesia sebab ingin menjadikan otomotif sebagai andalan ekspor ke depan.
Namun, Airlangga menyebut ada beberapa hal yang masih dikaji Hyundai Motors sebelum berinvestasi di Indonesia, salah satunya soal kawasan dan insentif yang bisa diberikan pemerintah.
“Mereka juga meminta pemerintah memberi kompensasi berupa tax holiday dan skema impor ke beberapa negara bila diberikan izin memproduksi mobil di Tanah Air,” ucap Airlangga. (Try/Ant/E-2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved