Komisi VI DPR Dalami Kekisruhan Internal PT KBN

KOMISI VI DPR akan dalami konflik internal yang menerpa PT Kawasan Berikat Nusantara (persero) dalam pengelolaan Pelabuhan Marunda.

Anggota Komisi VI DPR Inas Narsullah Zubir mengatakan pihaknya berencana memanggil direksi PT KBN guna menyudahi konflik tersebut. “Nanti saya akan bicarakan dengan kawan-kawan di Komisi VI,” ujar Inas saat dihubungi,  Rabu (24/7).

Diskusi internal itu, sambungnya, akan dilakukan setelah masa reses yang akan dimulai pada Jumat (26/7). “Kalau sekarang mendekati reses, jadi nanti setelah reses. Sekarang saya akan bicarakan dulu dengan teman-teman Komisi VI,” tuturnya.

Sebelumnya, Inas meminta KBN untuk tidak menghambat cita-cita Presiden Joko Widodo dalam menggenjot investasi di dalam negeri. Menurutnya, KBN seharusnya menghormati perjanjian yang sudah disepakati sejak awal dengan PT Karya Tekhnik Utama (KTU) dalam membentuk anak perusahaan bernama PT Karya Citra Nusantara (KCN) untuk mengelola Pelabuhan Marunda.

“Kalau tidak dihormati, nanti BUMN dapat penilaian yang jelek dari investor karena KTU sudah mengeluarkan biaya, lalu tiba-tiba sekarang mau diambil alih bisnisnya sama KBN,” ujar Inas.

Menurut Inas, tidak menghormati perjanjian dalam dunia bisnis itu dapat berdampak buruk terhadap iklim investasi.

Polemik pembangunan Pelabuhan Marunda tidak kunjung henti. KBN dan KTU membentuk anak perusahaan PT KCN dengan porsi kepemilikan saham KBN 15% (goodwill) yang tidak akan terdelusi dan KTU 85%.

Seiring dengan berjalannya waktu, KBN meminta revisi komposisi saham yang akhirnya disepakati menjadi 50:50. Namun, KBN tak mampu menyetor modal hingga batas waktu yang ditentukan karena ternyata tidak diizinkan Kementerian BUMN. (*/E-2)