Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan 12 pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dapat mulai beroperasi dalam rentang waktu 2019 hingga 2022.
Pembangunan PLTSa itu juga sebagai bentuk tanggung jawab menyediakan energi terbarukan berbasis biomassa setempat. Upaya itu dinilai mampu menciptakan penyediaan energi listrik secara terjangkau, sekaligus dapat memperbaiki kualitas lingkungan.
"Membangun PLT Sampah bertujuan membersihkan sampah itu sendiri. Nilai ekonomi dari listrik yang dihasilkan adalah bonus yang patut disyukuri," ungkap Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dalam pernyataan resmi, kemarin.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi menambahkan bahwa sesuai rencana, 12 pembangkit tersebut akan mampu menghasilkan listrik hingga 234 Megawatt (MW) dari sekitar 16 ribu ton sampah per hari.
Surabaya akan menjadi kota pertama yang mengope- rasikan pembangkit listrik berbasis biomassa tersebut dari volume sampah sebesar 1.500 ton/hari dengan nilai investasi sekitar US$49,86 juta. Pembangkit ini diperkirakan mampu menghasilkan daya sebesar 10 MW.
Lokasi PLTSa kedua berada di Bekasi dengan investasi sebesar US$120 juta dan menghasilkan daya 9 MW.
Selain itu, ada tiga pembangkit sampah yang berlokasi di Surakarta dengan daya 10 MW, Palembang dengan daya 20 MW, dan Denpasar dengan daya 20 MW. Total investasi untuk menghasilkan listrik dari ketiga lokasi yang mampu mengelola sampah sebanyak 2.800 ton/hari tersebut sebesar US$297,82 juta.
PLTSa di DKI Jakarta dengan jumlah investasi US$345,8 juta mampu menghasilkan daya sebesar 38 MW. PLTSa Bandung menghasilkan daya 29 MW dengan nilai investasi US$ 245 juta. Tidak ketinggalan Kota Makassar, Manado, dan Tangerang Selatan dengan kapasitas 20 MW dan investasi US$120 juta. (Aiw/E-1)
Melalui pendekatan edukasi dan pemanfaatan teknologi, program-program ini bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah di tempat pembuangan akhir sekaligus memberdayakan masyarakat.
Anggota DPR RI Arif Riyanto Uopdana mendorong pembangunan TPS 3R dan TPA modern di Pegunungan Bintang demi atasi masalah sampah di Oksibi
Longsor sampah di TPST Bantargebang menjadi peringatan bagi tata kelola sampah Jakarta. Pemprov DKI diminta memperkuat pemilahan dari rumah dan pemberdayaan bank sampah.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan sejumlah langkah strategis untuk mengurangi tekanan pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Josephine Simanjuntak mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan keikusertaan warga dalam mengatasi permasalahan tersebut.
Walhi Jakarta mengkritik ketergantungan pemerintah pada teknologi RDF dan insinerator. Simak solusi pengelolaan sampah organik yang lebih murah dan efektif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved