Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
REALISASI penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) untuk periode 2019, per 8 Juli, tercatat baru sebesar 26,18% dari total alokasi yang diberikan yakni Rp117,81 triliun.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono mengakui kinerja tersebut terhitung cukup lambat. Bahkan, angka itu berada di bawah rata-rata serapan nasional yang mencapai 40%.
Ia pun membeberkan beberapa faktor yang menyebabkan serapan Kementerian PU-Pera mengalami keterlambatan di tahun ini. Pertama adalah reorganisasi. Tidak hanya di pusat, hal tersebut juga dilakukan di tingkat daerah.
Ia mengatakan saat ini tengah dibentuk balai-balai keciptakaryaan sehingga proses penyerapan menjadi sedikit terlambat.
Kegiatan pemilu dan libur hari raya yang cukup panjang juga menjadi faktor lain yang membuat kinerja penggunaan anggaran tidak maksimal.
Baca juga: Kemen PUPR Serahkan Bantuan 395 Unit Rumah di Tabanan
Kendati demikian, Basuki optimistis target serapan 92,75% bisa tercapai pada akhir tahun ini.
"Semester kedua ini tinggal percepatan karena sebagian paket pengerjaan sudah dilelang," ujar Basuki melalui keterangan resmi, Rabu (10/7).
Per 9 Juli 2019, sebanyak 4.304 paket atau 67,5% dari jumlah paket yang dilelang, dengan nilai Rp39,40 triliun, sudah terkontrak.
Sementara, sebanyak 1.764 paket atau 27,60% paket yang dilelang senilai Rp20,40 triliun masih dalam proses lelang. Jumlah paket yang belum dilelang tersisa 313 paket atau 4,90% senilai Rp6,60 triliun.(OL-5)
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved