Hulu Amburadul Peternak Babak Belur

SELAMA lebih dari dua pekan, harga ayam broiler hidup atau live bird jatuh ke titik te-rendah yakni Rp7.000-Rp9.000 per kilogram, sedangkan harga pokok produksi setiap kilogram mencapai Rp16 ribu hingga Rp18 ribu. Akibatnya, banyak peternak merugi besar, bahkan terancam bangkrut.

Fakultas Peternakan dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada (UGM) pun mendesak pemerintah untuk turun tangan segera mengatasi harga di kalangan peternak dengan menetapkan harga acuan atas dan harga acuan bawah, baik untuk bibit, ayam hidup, maupun karkas.

“Kami menyerukan untuk dilakukan penyelamatan peternak dan pelaku industri peternakan ayam mandiri ini,” kata Dekan Fakultas Peternakan UGM, Prof Ali Agus, kemarin.

Meski harga ayam hidup di tingkat peternak jatuh, imbuhnya, harga di tingkat konsumen mencapai Rp18 ribu per kilogram untuk ayam hidup dan Rp26 ribu-Rp32 ribu ­untuk karkas. Kesenjangan harga di tingkat peternak dengan konsumen ini, menurut Prof Ali, perlu untuk ditelusuri pemerintah agar peternak mandiri tidak merasa dirugikan.

“Setiap pelaku usaha harus memiliki ruang yang fair dan adil dalam memperoleh keuntungan usaha,” ujarnya.

Selain menetapkan harga acuan, Ali juga meminta pemerintah melalui kementerian terkait dan Bulog bisa mengendalikan keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan daging ayam broiler di pasaran. Caranya dengan mengurangi stok produksi bibit secara transparan.

“Soal kebutuhan dan ke-tersediaan ini harus dilakukan secara cermat dan sungguh-sungguh,” tukasnya.

Belum ada perintah
Senada dengan Prof Ali, Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Singgih Januratmoko dalam pernyataannya mendesak pemerintah melakukan pembenahan konkret di hulu.
Menurut Singgih, kebijakan yang telah ditetapkan di hilir tidak akan berjalan jika kondisi dan kebijakan di hulu tidak dibenahi secara serius.

Ia mengakui Kementerian Pertanian (Kementan) sudah mengambil sikap dengan mengeluarkan instruksi untuk memangkas jumlah anak ayam (day old chicken/DOC) selama periode 24 Juni hingga 23 Juli mendatang. Pada masa tersebut, Kementan meminta pelaku usaha menarik 30% telur yang siap menetas.

Namun, menurut Singgih, sejak efektif per 24 Juni lalu, kebijakan tersebut dinilai ­belum terasa realisasinya di lapangan.

Saat dihubungi di kesempatan berbeda, Deputy Head of Commercial Poultry Division PT Japfa Comfeed Indonesia, Achmad Dawami, mengatakan pihaknya belum mendapatkan instruksi resmi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk memangkas stok DOC.

“Kami dengan senang hati mengurangi stok. Kalau ada perintah dari pemerintah, pasti akan kami lakukan,” ujar Achmad.

Selama tidak ada perintah resmi, ia mengatakan perusahaan akan berusaha menahan stok yang ada untuk dijual. Jika sekiranya tidak ada lagi peminat, pemangkasan baru akan dilakukan. (AU/Pra/E-2)