Menhub Dorong Pelabuhan Marunda

MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi menginginkan pembangunan Pelabuhan Marunda tidak berhenti sehingga perlu rekonsiliasi pemegang saham yang sedang proses peradilan.

“Pelabuhan tetap berjalan, kami tunggu keputusan pengadil­an. Saya berharap ada rekonsiliasi,” ucap dia melalui keterangannya kepada wartawan, Rabu (19/6).

Menhub menyatakan pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, penting untuk menopang kegiatan di Pelabuhan Tanjung Priok, yakni melayani bongkar-muat produk curah seperti batu bara dan komoditas cair. Dengan begitu, bisa mengurangi beban di Tanjung Priok yang sudah padat.

“Ini bisa mengurangi tekanan pada Tanjung Priok,” kata dia yang ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan.

Seperti diketahui, Pelabuhan Marunda dioperasikan PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang merupakan anak perusahaan PT Kawasan Berikat Nasional (KBN) dan PT Karya Teknik Utama (KTU).

Pembangunan Pelabuhan Ma­runda kini menuai polemik berlarut-larut. Hal ini bermula saat KTU memenangi tender pengembangan kawasan Marunda yang digelar KBN pada 2004.

Setahun kemudian, KTU dan KBN bersepakat membentuk anak perusahaan dengan restu Kementerian BUMN dan Gubernur DKI Jakarta dengan komposisi saham KBN 15% dan KTU 85%.

Masalah muncul setelah pergantian direksi pada November 2012 seusai direktur utama beralih dari Rahardjo ke Sattar Taba.

KBN meminta revisi komposisi saham yang disepakati menjadi 50:50. Namun, KBN tak mampu menyetor modal karena tidak diizinkan Kementerian BUMN dan Pemda DKI sebagai pemilik saham KBN.

Namun, KBN tetap menganggap memiliki saham 50% di KCN. KBN juga mengirimkan surat penghen­tian pembangunan Pelabuhan Marunda kepada KCN dan berlanjut pada gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan konsesi. (*/E-3)