Investasi Swasta Topang Pertumbuhan Ekonomi 2020

PEMERINTAH menghitung kebutuhan investasi mencapai Rp5.802,6 triliun sampai Rp5.823,2 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 5,3% hingga 5,6%.

Dari total kebutuhan investasi sebesar itu, peran swasta amat dibutuhkan karena menyumbang  Rp4.221,3 triliun hingga Rp 4.205,5 triliun. Investasi swasta menjadi tulang punggung bagi perekonomian tahun depan karena pemerintah pusat hanya bisa berpartisipasi di kisaran Rp246,7 triliun hingga Rp261,4 triliun. (Lihat grafik)

“Kebutuhan investasi untuk bisa tumbuh 5,3% hingga 5,6% ialah Rp5.802,6 triliun hingga Rp5.823,2 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR dengan agenda pembahasan asumsi dasar dalam Kerangka Asumsi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2020 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/6).

BUMN diperkirakan masih akan melakukan ekspansi investasi antara Rp471,7 triliun dan Rp473,4 triliun. Adapun untuk foreign direct investment (FDI) dalam bentuk penanaman modal asing masih akan konstan di kisaran Rp426,5 triliun hingga Rp428,6 triliun.

“Ini yang menggambarkan bahwa untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi, peranan investasi swasta menjadi sangat penting sehingga policy yang berhubungan dengan kebijakan investasi menjadi kunci apakah perbaikan infrastruktur, produktivitas tenaga kerja, pasar tenaga kerja, maupun policy untuk simplifikasi dan regulasi yang bisa positif bagi investasi,” tuturnya.

Tak hanya itu, kata Sri Mulyani, pihaknya juga akan menggunakan instrumen fiskal APBN  hingga perbaikan regulasi yang kondusif dalam rangka mendukung kebutuhan investasi tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kebutuhan investasi di 2016 sebesar Rp4.040,2 triliun, 2017 sebesar Rp 4.370,6 triliun, 2018 sebanyak Rp4.790,6 triliun, dan pada 2019 sebesar Rp5.276,6 triliun.

Pembiayaan non-APBN
Mulai tahun depan, fokus pembangunan pemerintah mulai bergeser dari infrastruktur ke pengembangan sumber daya manusia. Namun, pergeseran itu tidak membuat terjadinya penurunan anggaran infrastruktur.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo menyatakan belanja modal daerah masih didominasi pembangunan infrastruktur dasar, terutama yang berkaitan dengan jalan dan air bersih.

Pembangunan infrastruktur dalam penyediaan air bersih menjadi salah satu perhatian utama karena pemerintah menargetkan dapat mencapai layanan air bersih 100% dalam lima tahun mendatang.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang ­Brodjonegoro menjelaskan khusus untuk proyek skala besar, pemerintah akan mendorong pembiayaan non-APBN yakni kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Proyek air bersih dapat dilaksanakan menggunakan skema KPBU seperti yang telah dijalankan pada proyek Sistem Penyediaan Air ­Minum (SPAM) di berbagai daerah. (E-1)