Pemerintah Matangkan Strategi Hadapi Perang Dagang

DALAM menyikapi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang terus memanas, Presiden Joko Widodo memanggil para menteri di bidang ekonomi, Kamis (13/6).

“Kami mendapat arahan dari Pak Presiden bagaimana menyikapi itu, baik dari sisi ancaman, dari sisi pertumbuhan ekonomi, bagaimana dampaknya, dan bagaimana persiapan kita, sekaligus juga melihat peluangnya apa,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita seusai pertemuan tersebut.

Selain Enggartiasto, sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah yang dipanggil ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Menurut Enggartiasto, banyak barang dan komoditas yang dapat diekspor ke AS dengan tetap menekankan azas free trade, fair trade, dan reciprocal.

“Kita juga harus bisa melihat apa-apa saja yang bisa kita beli dari sana. Karena kalau kemudian kita hanya semata-mata ekspor ke AS, terjadi defisit yang semakin lebar,” kata Enggartiasto.

Dia mengungkap, saat ini surplus perdagangan Indonesia dengan AS sebesar US$12,6 miliar.

Pemerintah, sambungnya, juga mewaspadai derasnya arus barang dari Tiongkok ke Tanah Air sebagai dampak penurunan ekspor dari Tiongkok ke AS. Karena itu, Enggartiasto mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap memilih menggunakan produk-produk buatan dalam negeri.

Seusai memanggil para menteri itu, Presiden kemudian memanggil para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Kepada wartawan, Ketua Apindo Haryadi Sukamdani mengatakan perang dagang AS-Tiongkok justru memberi peluang bagus bagi perekonomian ­Indonesia.

“Kita menyampaikan bahwa kita punya peluang yang cukup bagus untuk ekspor. Namun, kita memang harus merapikan kembali tim kita,” kata Haryadi.

Sebelumnya, Rabu (12/6), Presiden juga menerima para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk mendapatkan masukan. Pemerintah ingin agar masukan yang diberikan dunia usaha dapat memberi efek ekonomi konkret bagi Indonesia. (Ant/E-2)