Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menilai Indonesia harus memanfaatkan momentum perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Dinilai, Indonesia bisa mengambil dampak positifnya.
"Kita harus manfaatkan momentum ini (perang dagang) sehingga bisa memperluas tenaga kerja, memperluas export base kita, memperluas tax base kita. Pajak pun akan besar karena aktivitas ekonomi besar," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (10/6).
Wimboh menuturkan, dalam momentum perang dagang yang menjadi tantangan perekonomian dunia, Indonesia harus memiliki daya saing tinggi dengan memproduksi barang-barang ekspor yang dibutuhkan oleh pasar.
Baca juga: Tiongkok Percaya Diri Hadapi Perang Dagang dengan AS
"Tinggal bagaimana competitiveness kita, bisa membuat barang-barang ekspor kita itu agar replace demand-demand di dunia ini. Sehingga kita di dalam negeri harus betul-betul berupaya keras memanfaatkan momentum ini," jelasnya.
Di samping itu, dirinya menyatakan dalam mendorong upaya Indonesia untuk memanfaatkan momentum perang dagang, sektor keuangan akan senantiasa menjadi pendukung demi kemajuan perekonomian.
"Ini harus kita lakukan bersama. Sektor keuangan akan senantiasa berdiri di belakang. Apapun masalahnya," pungkas Wimboh. (OL-7)
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved