Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
DEPUTI Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengatakan Indonesia masih tertinggal dari negara lain seperti Korea Selatan, India, Thailand dan bahkan Inggris dalam penggunaan Surat Berharga Komersial (SBK) sebagai solusi pendanaan.
Negara-negara tersebut, kata dia, telah menggunakan SBK sebagai sumber pendanaan jangka pendek dan sudah berkembang sangat pesat. Maka itu, pihaknya mendorong SBK sebagai solusi pendanaan jangka pendek baik bagi investor maupun issuer (emiten).
"SBK ini adalah salah satu solusi pembiayaan jangka pendek bagi investor dan juga issuer untuk pendanaan. Tentunya bagi investor ini salah satu pilihan untuk mendapatkan return yang lebih baik antara menempatkan dana di perbankan atau non-bank," kata Dody dalam acara penandatanganan Perjanjian Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Surat Berharga Komersial antara BI dan KSEI di Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (17/5).
Dody mengatakan penerbitan SBK akan semakin memperkaya instrumen di pasar keuangan. Jika instrumen di pasar keuangan beragam, akan memudahkan Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneternya.
"Peran pasar keuangan dalam perekonomian sangat penting, selain untuk mendukung transmisi kebijakan moneter, pasar keuangan juga berperan besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan," tuturnya.
Baca juga: Indef Sambut Positif Langkah Pemerintah Tidak Terbitkan Surat Berharga Negara
Dengan siapnya berbagai ketentuan dan infrastruktur pendukung, SBK dapat berperan penting sebagai alternatif pendanaan jangka pendek bagi korporasi non-bank dan sebagai instrumen pasar uang yang menarik bagi investor.
Sebagai informasi, SBK merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi non-bank berbentuk surat sanggup (promissory note) dan berjangka waktu sampai dengan satu tahun yang terdaftar di Bank Indonesia.
Adapun karakterisitik SBK antara lain diterbitkan dan ditatausahakan tanpa warkat (scripless), diterbitkan dengan sistem diskonto, diterbitkan dalam denominasi rupiah atau valuta asing dan memiliki tenor 1, 3, 6, 9 dan 12 bulan.
Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Yoga Affandi menyampaikan perkembangan pembiayaan di Indonesia masih didominasi dari perbankan. Sejak 2018, pertumbuhan pasar keuangan mengalami penurunan. Maka itu, pihaknya ingin mendorong pertumbuhan pasar keuangan lebih tinggi lagi.
Penerbitan surat-surat berharga di pasar keuangan, kata Yoga, kebanyakan berasal dari instrumen pemerintah. Maka itu, saat ini pihaknya juga ingin mendorong sektor swasta.
"Kami melihat pendanaan jangka pendek juga dibutuhkan oleh perusahaan," katanya.
SBK, sambungnya, ditargetkan sudah ada yang diterbitkan tahun ini.(OL-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved