Pemerintah Diminta Gerakkan Perekonomian Domestik

DIREKTUR Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai pemerintah perlu terus menggerakkan perekonomian domestik. Hal itu, menurutnya, langkah yang paling tepat dalam menghadapi tekanan yang berasal baik dari global maupun domestik.

"Terus berupaya menggerakkan perekonomian domestik, di antaranya dengan melakukan pelonggaran pajak dan memperbaiki iklim investasi yang dapat mengundang investasi asing. Tren penurunan PMA harus diperbaiki agar kembali naik," katanya kepada Media Indonesia, Kamis (16/5).

Dalam kondisi tekanan global dan domestik, menurut Piter, pemerintah memang perlu mengubah strategi fiskal. "Strategi pemerintah yang mengurangi defisit dengan menaikkan target penerimaan pajak rentan terhadap perubahan atau shock di global dan domestik seperti yang terjadi saat ini," katanya.

Baca juga: APBN Aman Meski Defisit Meningkat dan Keseimbangan Primer Negatif

Dalam konferensi pers APBN hingga akhir April 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa ada indikasi pelemahan dari domestik dan tekanan dari global. Meski begitu, ia memastikan bahwa kinerja APBN hingga April 2019 masih dalam posisi aman terkendali.

"Kita masih bisa melihat pertumbuhan ekonomi di atas 5%. APBN telah memberikan kontribusinya dalam menjaga momentum pertumbuhan," katanya.

Hanya saja, kata dia, kinerja ekspor-impor tidak begitu menggembirakan. Itu karena dampak dari perekonomian global yang melambat. Selain itu, masih adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta pelemahan harga-harga komoditas dunia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2019 masih aman terkendali meski ada tekanan baik dari luar maupun dalam negeri.

Sampai akhir April 2019, keseimbangan primer tercatat defisit Rp 18,4 triliun. Angka tersebut berbeda jauh dengan April tahun lalu yang positif Rp 24,4 triliun. Dan defisit APBN hingga April 2019 sebesar Rp 101,04 triliun. Angka tersebut lebih dalam defisitnya dibandingkan April tahun lalu yang tercatat Rp 54,9 triliun.

"Meski defisit meningkat dan keseimbangan primer mengalami negatif, kita masih cukup melihat bahwa pelaksanaan APBN 2019 masih terkendali," tegas Sri Mulyani.(OL-4)