Penerapan Zona Integritas Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, mengatakan, bandara dan pelabuhan menjadi gerbang utama bagi masuknya investasi dalam penguatan perekonomian Indonesia.

Perbaikan kinerja dan pelayanan publik di kedua area tersebut menjadi hal yang sangat fundamental dan strategis untuk membangun kemandirian ekonomi.

"Pembangunan zona integritas pada kawasan bandara dan pelabuhan merupakan role model spirit island of integrity bagi terciptanya integritas dan pelayanan publik yang baik," ujar Menpan-RB dalam acara Deklarasi Komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas di Kawasan Pelabuhan dan Bandar Udara di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (2/5).

Menurut dia, hal ini sejalan dengan strategi penguatan ekonomi nasional yaitu menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi terbaik investasi dunia.

"Bappenas telah menghitung persepsi optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk dalam 5 besar di dunia," ujar Syafruddin.

Lebih lanjut ia mengatakan, melalui pembangunan zona integritas, masyarakat dapat merasakan langsung perbaikan kualitas pelayanan publik. Tata kelola lintas instansi pada kawasan strategis ini akan semakin terpadu.

"Seluruh negara di dunia berpacu menghadirkan tata kelola pemerintahan terbaik untuk kesejahteraan rakyatnya," ucap Syafruddin.

Pembangunan zona integritas akan menciptakan budaya melayani, budaya kinerja, dan budaya integritas sebagai bagian dari mengakselerasi reformasi birokrasi.

Setiap unit kerja yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) akan menjadi proyek percontohan perubahan kualitas pelayanan pemerintahan.

Syafruddin mengatakan dalam tiga tahun terakhir pembangunan zona integritas di kementerian dan lembaga berkembang sangat pesat.

Ini menunjukan kuatnya komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik berintegritas yang terbebas dari korupsi.

"Capaian ini tentu harus diapresiasi karena menandai semakin akuntabelnya aspek keuangan dan hukum," tuturnya.

Baca juga: Revolusi Industri Dorong Koperasi makin Dikenal Milenial

Keduanya merupakan unsur yang sangat penting terlaksananya demokrasi dan pembangunan di Indonesia.

 Pembangunan zona integritas dengan mewujudkan unit kerja berpredikat WBK dan WBBM tidak mudah. Karena mensyaratkan perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan dari level pimpinan hingga pelaksana.

"Saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seuruh pihak yang telah percaya dan memberikan komitmenya terhdap pembangunan zona integritas," ujarnya.

Menurutnya, agar pelaksanaan zona integritas dapat berjalan dengan baik maka perlu dilakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja secara konsisten untuk menanamkan budaya kerja bersih dan melayani.

Penguatan pengelolaan manajemen sumber daya manusia dengan menegakkan disiplin dan profesionalisme. Peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem internal organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.  Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai standar internasional.

"Momentum ini adalah simpul perjuangan kita sebagai generasi penerus aparatur negara untuk wujudkan Indonesia yang maju," harap Menpan.

Hadir dalam deklarasi zona integritas ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo, Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB M Yusuf Atef, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bambang Rantam Sariwanto, Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie, serta beberapa pejabat di lingkungan TNI/Polri. (RO/OL-1)