Kualitas Hidup Orang Indonesia Meningkat

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat tidak ada provinsi di In­do­nesia yang status pembangunan manusianya ber­ada di level rendah, terma­­suk ­Papua. Papua termasuk pro­­vinsi yang tercatat dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat.

“Berita yang ­menggembirakan bahwa di 2018, Papua indeks pembangunan ma­­nu­sia (IPM)-nya sudah masuk kategori sedang (60,06), tahun lalu masih sebesar 59,09 (rendah),” kata Kepala BPS Suhariyanto di Gedung BPS, Jakarta, kemarin.

Selain Papua, provinsi yang mengalami kemajuan pembangunan manusia paling cepat ialah Sulawesi Barat dan Pa­­pua Barat. Kemajuan pemba­­ngunan manusia di Sulawesi Barat didorong perbaikan di sektor pendidikan dan standar hi­­dup layak. Adapun di Papua didorong oleh dimensi pendi­­dikan dan di Papua Barat didorong oleh dimensi standar hi­­dup layak.

“Kita berharap dengan pembangunan yang sedang dila­­ku­­­­kan di Papua dan Papua Ba­­­rat, pertumbuhan IPM-nya ma­­kin lama bisa makin cepat se­­hingga mengatasi ketertinggal­­an,” kata ­Suha­riyanto.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pem­ba­­ngunan manusia terda­­pat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan sta­­tus pencapaian.

Dalam melihat status IPM, Indonesia menggunakan standar dari United Nations Development Program (UNDP) bahwa ka­lau status IPM suatu negara ber­ada di bawah 60, hal itu di­­kategorikan rendah, 60-70 di­­kategorikan sedang, 70-80 di­­kategorikan tinggi, dan di atas 80 dikategorikan sangat tinggi.

Program bansos
Peningkatan status IPM di beberapa daerah dalam data yang dirilis BPS dinilai Menteri Sosial Agus Gumiwang ­Kartasasmita sebagai capaian pemerintah dari berbagai program yang dilaksanakan Kementerian ­Sosial.

“Artinya sudah naik dan ber­­­­dasarkan data terakhir BPS kita berhasil menekan angka ke­­miskinan dengan Program Ke­­luarga Harapan (PKH),” ujar Agus Gumiwang, kemarin.

Menurutnya, dalam menentukan IPM dilihat dari tiga in­di­­kator yang baik. Ketiganya, sam­bung Agus, masuk program PKH yang selama ini dilakukan pemerintah. “Tiga indikator terpenting ja­­di faktor menghitung IPM, satu ekonomi keluarga, pendidikan, dan kesehatan, dan dalam ke­sehatan itu juga bertujuan me­­ningkatkan usia harap­an hi­dup,” tambahnya.

Mensos Agus pun lantas merinci bahwa selain meningkat­kan daya beli keluarga dan ma­­syarakat, PKH pendidikan memiliki syarat penting, yakni memiliki anak yang sekolah dan menjadi keluarga peneri­­ma manfaat (KPM) aktif.

“Artinya semua yang menjadi penghitungan IPM semua ada dalam program pemerintah, termasuk memastikan ibu hamil dan balita sehat dan menjadi ge­­nerasi yang berkualitas,” tan­­dasnya.

Mensos Agus pun meyakini Program Keluarga Harapan tidak hanya berperan untuk mengurangi kemiskinan, tapi juga berkontribusi pada transforma­­si peradaban.

“Kita bisa lihat sebelum keluarga itu menjadi KPM, PKH kecil sekali yang berhubungan dengan perbankan. Sekarang dengan adanya PKH, kita perkenalkan dengan akses perbankan,” tukas Agus. (Sru/X-6)