Butuh Peran Swasta dalam Penyediaan Air Bersih

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan peran swasta masih dibutuhkan pemerintah dalam hal penyediaan air bersih. Banyak tahapan yang harus dilalui sejak air pada sumber air harus diolah menjadi air baku hingga bisa dinikmati masyarakat dalam bentuk air bersih siap minum.

Kebutuhan itu terkait penyediaan infrastruktur hulu yakni sistem penyediaan air minum (SPAM) yang berperan mengalirkan air baku ke sistem pengolahan air di tahap hilir. Ia mencontohkan saat ini pemerintah pusat sedang membangun SPAM Jatiluhur yang dikerjakan lewat  skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

“Dengan banyaknya tahapan itu, swasta bisa ikut pada pembangunan SPAM yang menjadi tugas pemerintah pusat. Contohnya SPAM Umbulan di Jawa Timur, Semarang, kemudian Last, Pekanbaru, Dumai, dan beberapa kota lain. Jadi sudah hal biasa partisipasi swasta,” terang Bambang dalam Sidang Pleno Musrenbang Provinsi DKI Jakarta, Rabu (10/4).

Sementara itu, kata dia, pemerintah daerah berperan pada hilir, yakni distribusi air ke masyarakat. Ia pun men-dorong Pemprov DKI menyuburkan program perluasan jaringan perpipaan karena cakupan perpipaan air di Jakarta masih sangat kurang.

“Masih banyak rumah tangga DKI yang belum tersambung dengan pipa PDAM, ada 40%. PDAM-nya sendiri juga masih butuh air lebih banyak dari SPAM. Karena itu, pemerintah pusat mendorongnya dari SPAM Jatiluhur yang dikembangkan dengan KPBU. Jadi kalau kami melihatnya peran swasta bisa juga di SPAM-nya. Kalau soal distribusinya, itu wewenang DKI,” ujar Bambang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bakal cepat mengurus peng-hentian swastanisasi air. Penghentian swastanisasi air lantaran perkembangan air bersih di Ibu Kota tak signifikan. “Karena itu, lewat PD PAM Jaya kita bakal kerjakan sama-sama, yakni meningkatkan volume dan distribusinya.” (Put/E-2)