Impor Bawang Putih Bulog Perlu Dikaji Ulang

CENTER for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu mengkaji ulang penunjukan Perum Bulog sebagai importir bawang putih. Selain menambah beban perseroan yang selama ini sudah menjalankan tugas importasi beras, jagung dan daging kerbau, penugasan itu juga menciptakan ketidakadilan dalam dunia usaha.

Pasalnya, karena bersifat penugasan langsung, Bulog menjadi tidak dikenai kewajiban tanam sebesar 5% dari total bawang putih yang diimpor.

Baca juga: Perum Bulog Tengah Lengkapi Persayaratan Impor Bawang Putih

Padahal, sebelumnya, perusahaan importir swasta dikenai wajib tanam untuk mendapatkan rekomendasi dan izin impor. Kebijakan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2017.

"Ini akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat karena sampai saat ini pun regulasi itu tidak diubah. Pihak swasta tetap harus mematuhi ketentuan tersebut," ujar Assyifa Szami Ilman melalui keterangan resmi, Jumat (22/3).

Importir bawang putih, selain Bulog, harus menghadapi struktur biaya tanam yang cukup besar. Belum lagi, mereka memiliki beban bagi hasil kepada petani bawang putih. Tantangan-tantangan itu pada kenyataannya tidak harus ditanggung Bulog melalui penunjukkan impor sebesar 100.000 ton.

Jika memang perlu tindakan impor sesegera mungkin untuk menstabilkan harga, sebaiknya pemerintah turut mengikutsertakan importir lain dalam mendatangkan bawang putih dari luar negeri.

"Pada dasarnya, siapapun yang mengimpor dapat membantu menurunkan harga bawang putih jika saja tidak perlu ada wajib tanam," ucapnya. (OL-6)