Bulog Berpotensi Monopoli terkait Impor Bawang Putih

Penugasan impor bawang putih sebanyak 100 ribu ton kepada Bulog perlu dievaluasi. Pasalnya, penunjukkan Bulog yang dapat mengimpor bawang putih tanpa perlu melakukan kewajiban tanam sebanyak 5% dari volume rencana impor sangat merugikan petani.

"Kebijakan ini juga berpeluang membuat Bulog melakukan monopoli," kata anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Dia berpandangan Bulog tak dapat melakukan impor bawang putih sendiri jika hendak mengimpor. Pemerintah harus memberikan kuota kepada perusahaan swasta agar terhindar dari monopoli. "Kalau begini dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat."

DPR juga, jata dia, akan mempertanyakan Menteri Pertanian terkait jadwal panen raya bawang putih. Khawatirnya, penunjukkan Bulog untuk mengimpor bawang putih malah merugikan petani lokal.

Baca juga: Deddy Mizwar Ibaratkan Lippo Negara dalam Negara

Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasludin mengatakan penunjukan impor bawang tanpa kewajiban tanam merupakan pelanggaran Permentan No 38/2017 juncto 24 tahun 2018. Di situ disebutkan ada kewajiban bagi importir bawang putih untuk menanam 5% dari volume yang diperoleh dari rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH).

Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengatakan penugasan impor bawang putih kepada Perum Bulog tidak akan membebani perusahaan itu. "Dalam hal impor ini, pemerintah menghitung. Bulog mengimpor dengan harga berapa, nanti jual harga berapa. Pasti ada marginnya," ujar Wahyu di Karawang, Jabar, kemarin.

Ia menambahkan karena bersifat penugasan, Perum Bulog tidak diwajibkan melakukan tanam bawang putih. "Karena penugasan, setahu saya Bulog tidak perlu menanam karena tugas mereka bukan menanam. Penugasannya hanya impor," ucapnya. (Pra/E-3)