Genjot Manufaktur dan Jasa agar Neraca Tetap Surplus

PEMERINTAH harus mulai beralih dari memacu ekspor komoditas menjadi ekspor manufaktur dan jasa untuk menjaga konsistensi neraca perdagangan Indonesia agar tetap surplus.

“Kita harus beralih ke eks­por barang manufaktur yang lebih bernilai tambah tinggi dan eks­por jasa,” ujar ekonom Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro saat dihubungi oleh Media Indonesia, kemarin.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Februari 2019 nilai ekspor Indonesia mencapai US$12,53 miliar dan impor Indonesia mencapai US$12,20. Dengan begitu, pada Februari 2019, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus US$0,33 miliar setelah selama empat bulan sebelumnya mengalami defisit.

Ia mengatakan, untuk menggenjot ekspor manufaktur, pemerintah perlu lebih banyak membangun kawasan industri yang terintegrasi langsung dengan pelabuhan. Dengan begitu, perusahaan dari luar mau masuk ke dalam negeri.

“Kita bisa ekspor otomotif, tapi bahan bakunya masih impor. Kita masih punya peluang agar value chain dibawa ke Indonesia atau kita masuk ke value chain. Yang harus didorong ialah bagaimana ada kebijakan supaya industri di Indonesia dapat menjadi bagian dari supply chain. Perusahaan kecil dan menengah dari luar kita relokasi ke dalam dan masuk ke kawasan industri,” tuturnya.

Dengan digenjotnya industri manufaktur, Indonesia bisa menjadi hub bagi kegiatan ekspor dan sekaligus bisa memproduksi untuk pangsa dalam negeri.
Industri manufaktur yang bisa digenjot, kata Ari, antara lain bidang otomotif, elektronik, garmen, aksesori, dan furnitur.

Namun, industri manufaktur tidak bisa berdampak langsung pada neraca dagang dalam waktu dekat. Maka itu, sektor jasa seperti pariwisata perlu didorong.

“Jasa pariwisata diarahkan agar mereka (turis mancanegara) ada kunjungan ulang (ke Indonesia). Harus tahu sele­ranya. Seperti (wisman) Korea atau Tiongkok (suka) di kawasan yang terintegrasi dengan mal. Eropa dan Amerika yang punya uang biasanya makan di hotel. Semua lini harus ada,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuang­an Sri Mulyani mengatakan surplusnya neraca dagang pada Februari 2019 dapat dilihat sebagai hal positif. Kendati demikian, pemerintah tetap waspada terhadap data-data yang dirilis BPS.

“Pertama, kita harus teliti ­apakah ada faktor ­seasonality. Kedua, juga diteliti apakah lingkung­an global yang melemah dan memengaruhi ekspor Indonesia. Ketiga, akan dievaluasi kebijakan impor pemerintah,” kata Sri Mulyani, di Kementerian Keuangan, Jumat (15/3) malam.

Namun, ia menegaskan data BPS akan diolah dan jadi pegangan untuk melihat kebijakan fiskal saat ini. “Apakah perpajak­an, bea cukai, untuk dapat disesuaikan dengan lingkung­an yang berubah,” tutupnya. (Nur/E-3)