Teknologi Perbaiki Kelemahan Birokrasi

KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyebutkan pola kerja di pemerintahan yang tidak efisien menjadi salah satu kelemahan dalam mendongkrak pertumbuhan investasi dan kinerja ekspor Indonesia.

"Buat saya, salah satu kelemahan yang cukup fundamental ialah pola kerja kita di birokrasi, di pemerintahan," kata Thomas dalam sambutannya di Rapat Kerja Kementerian Perdagangan yang digelar di Jakarta, kemarin.

Presiden Joko Widodo pada Rakornas Investasi, Selasa (12/3), mengeluhkan defisitnya neraca perdagangan, kekalahan investasi dari negara tetangga dan lemahnya ekspor. Padahal, Indonesia memiliki sumber bahan baku dan daya tarik investasi yang baik.

Lembong menyampaikan bahwa pola kerja pemerintahan masih seperti pola kerja di abad ke-20, yakni didominasi oleh rapat-rapat tatap muka dan surat-menyurat yang dinilai sudah ketinggalan zaman. Pola kerja seperti inilah yang ia nilai menjadi kelemahan dasar dari kinerja invetasi Indonesia sehingga realisasi investasi cenderung stagnan.

Singapura sejak dua tahun lalu sudah memanfaatkan aplikasi kolaborasi online yang menghubungkan 140 ribu pejabat pemerintahan sebagai wadah untuk berdiskusi, harmonisasi kebijakan, dan pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, BKPM pada Selasa lalu meluncurkan aplikasi bernama Koordinasi Pengawalan Investasi Memanfaatkan Aplikasi atau Kopi Mantap. Aplikasi itu menghubungkan 560 pemerintah daerah, 34 kementerian, dan lebih dari 30 lembaga nonkementerian.

Baca Juga : Jokowi: Kemajuan Teknologi Harus Diimbangi Kualitas SDM

Tujuan aplikasi itu ialah untuk memudahkan koordinasi fasilitasi pemenuhan komitmen perizinan melalui OSS yang sifatnya lintas kewenangan yang pengawalannya oleh Satuan Tugas (Satgas) Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten dan Kota.

"Saya yakin kalau kita tidak memodernisasi cara kerja kita, pola-pola kerja dengan era yang serbainstan, kita tidak mungkin memperkecil ketertinggalan jika dibanding dengan negara tetangga," tandas Thomas sebagaimana dikutip Antara.

Sebelumnya juga Menko Perekonomian Darmin Nasution mengeluhkan sikap para kepala daerah yang malah membuat sistem perizinan tandingan ketimbang memperbaiki kemudahan berusaha di daerahnya. (Pra/E-1)