Pemerintah Mulai Fokus Bangun SDM Tenaga Konstruksi

TENAGA kerja konstruksi di Indonesia diperkirakan mencapai angka 8 juta orang. Tapi baru 600 ribu atau 7,5% pekerja konstruksi yang bersertifikat hingga saat ini.

Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadi Mulyono untuk segera meningkatkan angka bagi pekerja bersertifikat. Tidak tanggung-tanggung, Presiden berharap peningkatan sertifikasi pekerja konstruksi dapat meningkat sebanyak 10 kali lipat.

Instruksi presiden ini sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dengan fokus Kementerian PU-Pera kini mulai terarah ke pembangunan sumber daya manusia.

"Dalam penyusunan RKP 2020, kita shifting kebijakan. Meski infrastruktur tetap jadi prioritas, tapi sekarang ada kembarannya yaitu program pembangunan SDM besar-besaran mulai 019. Instruksi presiden, beliau minta kenaikan 10 kali lipat soal sertifikasi pekerja konstruksi," ujar Basuki saat membuka secara resmi Kegiatan Uji Sertifikasi kepada Tenaga Kerja Konstruksi, di Banda Aceh, Senin (11/3).

Sertifikasi diharapkan memberikan dampak domino bagi kesejahteraan pekerja konstruksi. Kementerian PU-Pera sedang mengusahakan peningkatan gaji pekerja konstruksi bersertifikat dengan terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Saya berharap take home pay-nya menjadi lebih baik. Saya sudah minta Dirjen Bina Konstruksi untuk mengusahakan itu sehingga sertifikat ini dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja," imbuh Basuki.

Khusus di Provinsi Aceh, jumlah tenaga kerja konstruksi sebanyak 166.824 orang atau 2% dari tenaga kerja konstruksi nasional. Namun, hanya sekitar 12,1% pekerja yang bersertifikat atau hanya sekitar 20.129 orang.

Sementara itu, anggaran infrastruktur Kementerian PU-Pera untuk pembangunan fisik di Aceh rata-rata sebesar Rp1,65 triliun. Nilai tersebut mampu menyerap tenaga kerja konstruksi sebanyak 23 ribu orang tiap tahunnya.

Kegiatan sertifikasi merupakan bentuk kerja sama antara Kementerian PU-Pera dengan Pemerintah Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menyebut kegiatan sertifikasi sangat penting bagi pembangunan di Aceh. Pekerja bersertifikat dinilai mampu membantu peningkatan kualitas pembangunan.

"Acara sertifikasi tenaga pekerja secara tidak langsung dapat membantu pembangunan di Kota Banda Aceh. Saya juga menyampaikan terima kasih karena perhatian membangun Kota Banda Aceh," jelas Aminullah. (A-2)