Akuisisi Sriwijaya Bebani Keuangan Garuda

Beban keuangan PT Garuda Indonesia akan bertambah berat apabila mengakusisi maskapai penerbangan Sriwijaya Air yang saat ini berstatus kerja sama operasi (KSO) dengan Garuda Indonesia. Utang milik Sriwijaya Air yang cukup besar otomatis akan menjadi tanggungan Garuda apabila maskapai itu jadi bergabung.

Berdasarkan catatan Medcom.id, Sriwijaya memiliki kewajiban dalam membayar utang kepada sejumlah perusahaan BUMN. Sriwijaya memiliki utang US$58 juta kepada anak usaha Garuda Indonesia, PT GMF AeroAsia Tbk. Selain itu, Sriwijaya juga terlilit utang dengan PT Pertamina (persero) sebesar US$60 juta atau setara Rp869,68 miliar serta dengan BNI sekitar Rp500 miliar.

Pengamat penerbangan Gerry Soejatman mengungkapkan, dalam jangka pendek akuisisi itu akan membebani maskapai Garuda Indonesia. "Yang pasti di jangka pendek pasti membebani karena kan tidak mungkin begitu beli langsung diubah perusahaannya," kata Gerry Soejatman kepada Media Indonesia, kemarin.

Usul untuk melakukan akuisisi datang dari Sriwijaya Air. Direktur Utama Sriwijaya Air Joseph Adriaan Saul mengungkapkan lebih cepat maskapai pelat merah tersebut mengakuisisi Sriwijaya Air, kondisi perusahaan akan semakin baik. "Lebih cepat lebih baik (akuisisi)," kata Joseph meng-awali perbincangan dengan Medcom.id, Rabu (6/3).

Joseph menjelaskan dengan akuisisi tersebut Sriwijaya akan terselamatkan dari masalah keuangan dan menaikkan tingkat kepercaan publik yang menggunakan jasa penerbangan Sriwijaya.

Baca Juga: Produktivitas Kunci Mencapai Negara Maju

Bagi Gerry, salah satu alasan bagi Garuda Indonesia untuk mengakuisisi Sriwijaya ialah untuk menyelamatkan tagihan Garuda melalui anak usahanya kepada Sriwijaya. Bila dibiarkan tidak terbayar, akan menambah beban keuangan Garuda.

"Kalau enggak diakuisisi, terus (Sriwijaya) tutup, hilang tuh uang. Akuisisi ini bisa diartikan juga salah satu upaya penyehatan keuangan Garuda," ujarnya.

Namun, Gerry menilai bahwa langkah Garuda untuk bisa melakukan akuisisi masih akan panjang sebab Garuda juga harus meminta izin dari para pemegang saham. Saat ini Garuda tercatat sebagai perusahaan publik sehingga perlu meminta persetujuan dari pemegang saham publiknya selain kepada Kementerian BUMN.

Garuda Indonesia sebelumnya menyatakan tengah menghitung besaran nilai aset dalam rencana pengambilalihan saham mayoritas milik Sriwijaya Air.

Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra mengatakan, dalam perjanjian kedua belah pihak Garuda Indonesia memiliki opsi untuk mengakuisisi minimum 51% saham tersebut. Pria yang biasa disapa Ari itu mengatakan saat ini pihaknya masih dalam tahap penghitungan aset. "Kita sekarang dalam proses penilaian aset dan kita akan negosiasi berapa nilainya," kata Ari.

Ari mengatakan pihaknya memiliki waktu maksimal lima tahun untuk melakukan penghitungan tersebut. Ia mengatakan, apabila dari hitung-hitungannya bagus, Garuda menyatakan keseriusan untuk menjadi pemegang saham utama Sriwijaya.

"Jadi kita lihat perkembangannya, kalau memang kondisinya bagus, bagaimana kita bisa meminta Sriwijaya mengembalikan utangnya, dan prospek ke depannya bagus, ya kita akan exercise," jelas Ari. (E-1)