Kebijakan Insentif Pangkas Penerimaan Pajak dari Migas

KONTRIBUSI pendapatan dari sektor minyak dan gas (migas) belum signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tercatat sektor migas hanya menyumbang 11,07% dari APBN dengan nilai Rp214 miliar.

Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, pendapatan pajak dari sektor migas dapat lebih besar. Hanya saja pemerintah memilih memangkas pendapatannya untuk memberikan insentif ke dunia usaha migas.

"Sebenarnya pajak dari migas diperoleh lebih besar, tapi pemerintah memberikan insentif dengan mengurangi atau melakukan pembebasan pajak dibidang migas. Jadi kalau tidak diberikan insentif, bisa lebih tinggi lagi," jelas Askolani dalam kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema Menilik Industri Migas Indonesia yang diselenggarakan Media Indonesia, di kantor Media Group, Kedoya, Jakarta, Senin (4/3) siang.

Lebih lanjut, pria asal Palembang ini menegaskan tidak ada niatan dari pemerintah untuk mempersulit dunia investasi melalui pengenaan pajak yang besar. "Mohon dipahami bahwa ada anggapan pemerintah melakukan pemerasan di bidang migas. Itu salah sekali. Tidak ada mindset dari pemerintah untuk tidak mendukung investasi di semua bidang. Tidak hanya migas, tapi bidang lain," imbuh Askolani.

Baca juga:

Pembahasan Revisi UU Migas Alot, Perppu Bisa Diterbitkan

Wamen ESDM Tepis Isu Stagnasi Investasi di Sektor Migas

Askolani menambahkan pentingnya fokus pemerintah untuk beralih kepada energi yang terbarukan. Hal ini juga sebagai jalan agar neraca migas yang masih berada di angka negatif dapat terangkat. Per tahun 2018, defisit neraca migas mencapai US$12,38 miliar.

"Kita ada pegangan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang mana menjadi visi energi kita. Minimal kita punya pegangan untuk mengendalikan demand, meningkatkan supply, dan terakhir penting bagi kita jangan melihat migasentris. Kita harus menyiapkan energi terbarukan," tutupnya. (A-2)