Menkeu Sebut Kebijakan Populis tidak Masalah Asal Tepat

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menilai kebijakan yang populis atau kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat tidak lah salah. Pasalnya, kebijakan tersebut memang diharapkan oleh masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2019 dengan tema Prospek Ekonomi Indonesia di Tahun Politik.

"Populism sebenarnya ngga salah. Pemimpin dipilih untuk memenuhi harapan masyarakat. Tapi tantangan gimana kita bisa buat program yang connect dengan kebutuhan masyarakat tapi sustainable dari sisi APBN-nya," kata Sri Mulyani di Java Ballroom Hotel Westin, Jakarta, Kamis (28/2).

Baca juga: Grab Jadi Startup Decacorn Pertama di Asia Tenggara

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengakui bahwa kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo saat ini memang populis mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"(Pembangunan) Infrastruktur adalah populism yang benar, itu bisa meningkatan daya produktivitas ekonomi, competitiveness dan masyarakat bisa enjoy. Bicara SDM, itu juga populism, tapi itu populism yang benar, karena tidak ada negara yang bisa maju tanpa pendidikan yang baik," terangnya.

Karena itu, kata Sri Mulyani, kebijakan yang populis tidak lah salah. Hanya saja, kata dia, tantangannya adalah bagaimana cara yang tepat untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. "Yang salah bukan arahnya, tapi bagaimana caranya. Bagaimana bisa menjawab kebutuhan masyarakat," tandasnya. (OL-6)