Masih Banyak Masyarakat yang belum Tau Program Tol Laut

PROGRAM tol laut sudah berjalan beberapa tahun. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui persis program apakah itu. 

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko, di Jakarta Rabu (27/2), menyebutkan bahwa publik harus tahu bahwa program tol laut ini merupakan gabungan dari elemen program kewajiban pelayanan publik (PSO).

Program ini terdiri dari angkutan laut penumpang kelas ekonomi atau yang dikenal sebagai kapal putih Pelni, angkutan laut perintis yang dikenal dengan kapal Sabuk Nusantara, tol laut Angkutan Barang atau dikenal dengan nama Kontainer Tol Laut, dan angkutan kapal khusus ternak.

"Efisiensi tol laut dari sisi anggaran juga harus dibandingkan dengan anggaran yang digunakan pada pengembangan moda transportasi lain dan cakupan area yang bisa dilayani," ujarnya. 

Program tol laut dengan anggaran untuk public service obligation, penumpang kelas ekonomi sekitar Rp1,8 triliun, angkutan laut perintis sekitar Rp1,2 triliun, tol laut angkutan barang kontainer sekitar Rp300 miliar dan angkutan ternak sekitar Rp60 miliar per tahun. Dengan cakupan layanan seluruh pulau dan daerah di Indonesia, kata dia, menyatukan seluruh nusantara dalam sebuah konektivitas yang belum mampu dilayani oleh moda darat dan udara.

"Maka jumlah tersebut masih relatif kecil dengan multiplier effect yang diperoleh oleh negara dan masyarakat. Konsep perintis atau yang sering dikenal sebagai ship promote the trade harus dilihat tidak hanya dari aspek komersial tapi juga dari rasa keadilan yaitu hak terhadap akses transportasi laut," ujarnya.

Wisnu menegaskan bahwa alasan daerah belum ada muatan balik tidak bisa diterima atau bahkan ditinggalkan oleh trayek tol laut. Justru perlu dilakukan bagaimana membantu dan memotivasi Pemda dan masyarakat untuk mampu mengkonsolidasi produk hasil daerahnya bisa dibawa oleh kapal penumpang Pelni, kapal perintis, kapal kontainer tol laut dan kapal ternak.

Baca juga: Tol Laut Perlu Didukung Industri Kapal yang Kompetitif

Wisnu menambahkan bahwa Kementerian Perhubungan meyakini bahwa suatu program tidak dapat berjalan tanpa pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan angkutan logistik melalui tol laut, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan PT Telkom sedang menyiapkan teknologi informasi berupa dashboard, sebagai model bisnis baru untuk memotong rantai bisnis yang panjang.

"Dengan adanya dashboard akan memudahkan para pedagang kecil dapat langsung membeli barang lewat tol laut,” katanya.

Wisnu mengajak semua pihak dapat memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan angkutan logistik melalui Tol Laut ini dan meminta agar masyarakat optimistis dengan keberadaan tol laut yang setiap tahunnya terus menunjukan tren peningkatan. 

Pemerintah akan terus melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan guna menurunkan disparitas harga antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia.

Ia mengatakan dukungan dari semua pihak akan menjadikan kekuatan yang luar biasa untuk menyukseskan program tol laut ini sebagai bagian dari konektivitas laut seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari tren pencapaian tol laut yang terus meningkat dari tahun ke tahun seperti jumlah trayek dan statistik penurunan harga di wilayah timur Indonesia.

"Namun demikian, meski ada kekurangan, kami memastikan bahwa Negara selalu hadir untuk masyarakat dan memastikan manfaat tol laut dapat tepat sasaran dan dinikmati oleh masyarakat langsung," tutupnya.

Sebagai informasi, Kemenhub telah menyiapkan kapal perintis milik negara dengan ukuran 200 GT sampai dengan 2000 GT dengan kapasitas angkut 30.000 penumpang, untuk mendukung kapal tol laut membawa logistik ke daerah-daerah hinterland atau daerah-daerah yang berada di sekitar pelabuhan yang disinggahi kapal tol laut, yang tidak bisa dijangkau dengan kapal tol laut.

Terkait dengan muatan balik dari tol laut yang belum optimal, Kementerian Perhubungan menyiapkan strategi reefer container dan melakukan revisi tarif muatan balik hingga 50 persen serta merevisi tarif jasa kepelabuhanan untuk mengurangi cost kegiatan bongkar muat di pelabuhan.

Kementerian Perhubungan juga mendorong pihak terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, PT Pelni, Djakarta Lloyd, PT ASDP, PT. Semen Indonesia, BULOG, PT RNI, PT PPI dan Pelindo I hingga IV serta Pemerintah Daerah untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan muatan balik tol laut dengan meningkatkan sinergi melalui program Rumah Kita atau gerai maritim. (OL-3)