BTN Siap Jalankan Skema Baru FLPP

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendukung kebijakan yang tengah disiapkan pemerintah terkait skema perubahan ambang batas maksimum penghasilan penerima bantuan kredit pemilikan rumah (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau KPR bersubsidi.

"Kami mendukung kebijakan tersebut dan siap menyukseskannya karena pada dasarnya kebijakan tersebut juga akan memperluas pasar KPR kepada segmen yang di atasnya, tidak terbatas hanya kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saja seperti yang saat ini berlaku," jelas Direktur Konsumer BTN Budi Satria kepada Media Indonesia, Minggu (24/2).

Ia menyampaikan BTN siap sekali menjalankan skema baru tersebut. Selama ini, kata Budi, skema KPR bersubsidi sudah berjalan dengan baik.

"Sudah bagus karena sudah berjalan lama dan semua sudah paham," ucapnya.

Baca juga: Perubahan Aturan KPR FLPP Disiapkan

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) tengah menyusun mekanisme terkait perubahan ambang batas maksimum penghasilan penerima bantuan KPR bersubsidi.

Dalam Permen PU-Pera No 26/2016, batas penghasilan ditetapkan Rp4 juta per bulan untuk hunian tapak atau Rp7 juta per bulan untuk apartemen. Kini, besaran itu diubah menjadi Rp8 juta per bulan.

Secara terpisah, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Pu-Pera Heri Eko Purwanto mengatakan untuk perbankan yang akan bertanggung jawab dengan skema baru tersebut disesuaikan dengan kesanggupan bank tersebut. Kemungkinan dari bank penyalur dana FLPP nantinya tidak semuanya bisa menjalankan skema baru tersebut.

"Tergantung kesanggupan perbankan tersebut," katanya.

Saat ditanyakan apakah dengan skema baru tersebut akan ada penambahan jumlah suplai rumah bersubsidi, Heru mengatakan itu tergantung dari para pengembang sendiri.

"Supply tetap diserahkan ke pengembang, seperti selama ini," pungkasnya. (OL-2)