Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI dari Visi Teliti Saksama Nanug Pratomo menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki tantangan dalam swasembada jagung. Pertama, menyangkut kadar air yang dimiliki jagung lokal masih terlalu tinggi, yaitu lebih dari 15%.
Kedua, terkait harga yang fluktuatif yang disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi jagung dari produsen ke konsumen. Ketiga, adanya ketidakseimbangan antara tingkat kebutuhan jagung dalam negeri dengan produksi jagung.
Baca juga: Kualitas Layanan AirNav Semakin Baik
"Ini PR kita. Kalau kita benar-benar menginginkan swasembada jagung," kata Nanug dalam diskusi yang bertajuk data jagung yang bikin bingung, di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/2).
Berdasarkan data yang disampaikan Nanug, hingga 2029 produksi jagung dalam negeri masih akan mengalami defisit. Artinya, jumlah produksi jagung masih lebih rendah dari permintaan domestik. "Proyeksinya menunjukkan mendekati 2029 masih akan mengalami defisit, produksi dalam negeri di bawah permintaan domestik," terangnya.
Adapun langkah yang bisa diambil pemerintah untuk memenuhi kebutuhan jagung di dalam negeri, kata Nanug, adalah dengan melakukan impor. "Selama produksi jagung belum bisa full penuhi kebutuhan dalam negeri, terutama untuk pakan, impor jagung masih dibutuhkan, setidaknya dalam jangka pendek," jelasnya. Di sisi lain, pemerintah perlu membenahi sektor hulunya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra menjabarkan bahwa pengendalian impor jagung yang dilakukan pemerintah berdampak pada kerugian negara sebesar Rp52,16 triliun.
Hal itu berdasarkan cost-benefit analysis sepanjang 2016-2018. Dalam analisis tersebut, ketika angka impor jagung dikendalikan, angka impor gandum pakan justru meningkat. Impor gandum pakan tercatat Rp28,58 triliun.
Selain itu, juga terjadi kenaikan harga pakan sebesar Rp63 triliun dan subsidi benih serta pupuk untuk menggenjot produksi jagung sebesar Rp8,4 triliun. Dengan begitu, total cost yang dikeluarkan pada periode tersebut sebesar Rp99,98 triliun.
Baca juga: Data Pangan yang Akurat Penting untuk Pengambilan Kebijakan
Sementara itu, dari sisi benefit, pengendalian impor jagung menghemat impor sebesar Rp33,12 triliun. Juga, terjadi peningkatan pendapatan petani jagung sebesar Rp14,7 triliun. Dengan begitu, total benefit yang dihasilkan adalah sebesar Rp47,82 triliun.
"Kesimpulannya, kebijakan pengendalian impor jagung yang dilakukan oleh Kementrian Pertanian, telah mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar Rp52,16 triliun sepanjang 2016-2018," tegas Yeka. (OL-6)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved