WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan tidak benar jika dikatakan Pertamina memonopoli avtur. Hal yang terjadi adalah perusahaan lainnya tidak memiliki fasilitas penyaluran avtur di bandara, berbeda dengan di jalan raya yang sudah banyak alternatif SPBU nya.
"Khusus avtur itu harus ada fasilitas di bandara, nah tidak ada perusahaan lain yang punya fasilitas di bandara (selain Pertamina). Bisa perusahaan avtur lainnya berusaha di bandara, tetapi harus ada investasi di Bandara," tutur Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Selasa (12/2).
Untuk investasi itu sendiri menurut Jusuf Kalla perlu diperhitungkan dengan baik tentang berapa besar investasinya jenis investasi tangkinya dan hal hal lainnya yang perlu dipertimbangkan. Namun Jusuf Kalla menyatakan pemerintah tidak menutup kemungkinan investasi dari perusahaan penjual avtur lainnya.
"Ya itu kalau dibutuhkan bisa saja. Kalau bensin, premium ada perusahaan lain ada shell tentu kenapa avtur tidak bisa. Saya bilang, yang lain ada pompa bensinnya kalau ini tidak peralatan, investasi di bandara. Tidak bisa," ujar Jusuf Kalla.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan menekankan Presiden Jokowi pun tidak menginginkan adanya monopoli dalam kegiatan ekonomi.
"Presiden gak mau monopoli, tadi BUMN juga diingatkan agar jangan BUMN saja yang kerja," tutur Luhut.
Luhut pun menyebutkan Pertamina memang memiliki kewajiban untuk menyalurkan avtur ke daerah bandara terkecil, sehingga hal tersebut juga harus diperhitungkan. Oleh sebab itu tidak adil dengan menyamakan situasi Pertamina di Indonesia dengan yang ada di Singapura karena wilayah Singapura lebih kecil.
Luhut pun menanggapi adanya keluhan dari badan usaha selain Pertamina yang ingin masuk ke bisnis avtur namun kesulitan dalam hal perizinannya. Menurutnya untuk hal tersebut nanti akan dilihat lebih lanjut dan dicarikan jalan keluarnya.
Dari sisi lain Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihak Kemenkeu dalam waktu dekat akan membahas dengan Kementerian ESDM untuk membahas struktur insentif dari sisi perminyakan, khususnya terkait dengan avtur.
Dirinya pun mengungkapkan akan melihat lebih lanjut formulasi dan struktur biaya avtur dari sisi perpajakannya. (OL-4)
