Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani membenarkan jika tahun 2018 menjadi tahun yang tidak mudah bagi perekonomian dunia. Alasannya, pada tahun itu, terjadi titik balik dari kebijakan pada level global, ditunjukkan dengan kenaikan suku bunga acuan AS Fed Fund Rate (FFR) disertai pengetatan likuiditas. Kebijakan AS tersebut memengaruhi secara sistemik ke seluruh dunia.
Salah satu bagian ekonomi dunia yang terpukul adalah nilai tukar. Baik negara maju maupun berkembang sama-sama mengalami gejolak dengan perubahan suku bunga dan likuiditas AS.
Indonesia merespon dengan tujuh kali kenaikan suku bunga kebijakan. Rupiah pun masih juga mengalami depresiasi sebanyak 6,9% sampai akhir Desember 2018.
"Kita tidak telalu buruk, namun kita juga bukan yang secara total tidak alami depresiasi rupiah. Fleksibilitas rupiah bukan tanda kelemahan. Fleksibilitas rupiah justru menunjukkan kemampuan Indonesia untuk menyerap guncangan melalui penyesuaian nilai tukar," demikian ditekankan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam DBS Asian Insight Conference 201 di Jakarta, Kamis (31/1).
Baca juga: Menkeu Sayangkan Penggunaan Isu Utang Tak Utuh
Negara yang tidak mengalami perubahan nilai tukar justru berpura-pura meredam goncangan, akan tetapi bisa menimbulkan krisis terhadap perekonomian secara keseluruhan. Hal ini lah yang dialami Indonesia di tahun 1997-1998 silam.
"Ini menunjukkan fleksibilitas rupiah merupakan bagian dari resiliensi perekonomian Indonesia. Fleksibilitas merupakan bagian dari daya tahan suatu perekonomian. Selama kita mampu menjaga fleksibilitas tidak menjadi volatilitas yang terlalu ekstrem," ungkap Sri Mulyani.
Para pembuat kebijakan seperti pemerintah dan Bank Indonesia, lanjut Sri Mulyani, mencoba tetap menciptakan shock breaker dalam perekonomian dengan fleksibilitas. Namun mereka tetap menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi Indonesia.
Ini terlihat pada tingkat inflasi stabil dan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga. Inflasi masih di sekitar 3,2% disumbang oleh volatile food yang relatif stabil, adminitered price yang terjaga dan core inflation yang selalu terjaga baik.
Kemampuan Indonesia menjaga dinamika ekonomi dalam negeri melalui kerangka ekonomi makro yang logis itu diakui semua rating agency internasional.
"Kualitas kebijakan kita dianggap memiliki konsistensi. Sehingga kita mampu menjaga kepercayaan dan kredibilitas," tukasnya.(OL-5)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved