Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani membenarkan jika tahun 2018 menjadi tahun yang tidak mudah bagi perekonomian dunia. Alasannya, pada tahun itu, terjadi titik balik dari kebijakan pada level global, ditunjukkan dengan kenaikan suku bunga acuan AS Fed Fund Rate (FFR) disertai pengetatan likuiditas. Kebijakan AS tersebut memengaruhi secara sistemik ke seluruh dunia.
Salah satu bagian ekonomi dunia yang terpukul adalah nilai tukar. Baik negara maju maupun berkembang sama-sama mengalami gejolak dengan perubahan suku bunga dan likuiditas AS.
Indonesia merespon dengan tujuh kali kenaikan suku bunga kebijakan. Rupiah pun masih juga mengalami depresiasi sebanyak 6,9% sampai akhir Desember 2018.
"Kita tidak telalu buruk, namun kita juga bukan yang secara total tidak alami depresiasi rupiah. Fleksibilitas rupiah bukan tanda kelemahan. Fleksibilitas rupiah justru menunjukkan kemampuan Indonesia untuk menyerap guncangan melalui penyesuaian nilai tukar," demikian ditekankan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam DBS Asian Insight Conference 201 di Jakarta, Kamis (31/1).
Baca juga: Menkeu Sayangkan Penggunaan Isu Utang Tak Utuh
Negara yang tidak mengalami perubahan nilai tukar justru berpura-pura meredam goncangan, akan tetapi bisa menimbulkan krisis terhadap perekonomian secara keseluruhan. Hal ini lah yang dialami Indonesia di tahun 1997-1998 silam.
"Ini menunjukkan fleksibilitas rupiah merupakan bagian dari resiliensi perekonomian Indonesia. Fleksibilitas merupakan bagian dari daya tahan suatu perekonomian. Selama kita mampu menjaga fleksibilitas tidak menjadi volatilitas yang terlalu ekstrem," ungkap Sri Mulyani.
Para pembuat kebijakan seperti pemerintah dan Bank Indonesia, lanjut Sri Mulyani, mencoba tetap menciptakan shock breaker dalam perekonomian dengan fleksibilitas. Namun mereka tetap menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi Indonesia.
Ini terlihat pada tingkat inflasi stabil dan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga. Inflasi masih di sekitar 3,2% disumbang oleh volatile food yang relatif stabil, adminitered price yang terjaga dan core inflation yang selalu terjaga baik.
Kemampuan Indonesia menjaga dinamika ekonomi dalam negeri melalui kerangka ekonomi makro yang logis itu diakui semua rating agency internasional.
"Kualitas kebijakan kita dianggap memiliki konsistensi. Sehingga kita mampu menjaga kepercayaan dan kredibilitas," tukasnya.(OL-5)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved