Rabu 30 Januari 2019, 16:40 WIB

BEPS Titik Terang Sengketa Transfer Pricing

Triyono | Ekonomi
BEPS Titik Terang Sengketa Transfer Pricing

Ist

 

SEMINAR tentang Sengketa Transfer Pricing dengan tema 'The Most Crucial Transfer Pricing Disputes Post-BEPS Era' yang diselenggarakan TaxPrime di Jakarta, Rabu (30/1), diharapkan dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan pemahaman pada Wajib Pajak (WP) akan potensi sengketa dalam rangka meratifikasi proyek Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi dalam perpajakan Indonesia dengan mengundang lebih dari 200 peserta dari perusahaan multinasional.

"Kita ingin agar transfer pricing (harga transfer) tidak digunakan sebagai tool atau alat untuk mengerosi pajak atau memindahkan laba dari Indonesia ke luar negeri sehingga yang menjadi wajib pajak menjadi sedikit," ujar Achmad Amin, Kasubdit Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional DJP, di Grand Hyatt Jakarta, Rabu.

Banyak negara yang telah mengekspresikan komitmennya maupun menerapkan 15 aksi dalam Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Package. BEPS merupakan proyek yang diinisiasi oleh negara-negara anggota OECD dan negara-negara G20 dalam rangka mencegah penghindaran pajak.

Beberapa aksi dari 15 Aksi BEPS tersebut berkaitan dengan topik harga transfer antara lain Aksi 8-10 mengenai Penyelarasan Harga Transfer dengan Penciptaan Nilai serta Aksi 13 tentang Dokumentasi Harga Transfer.

"Indonesia melalui DJP ingin melampaui 4 rencana aksi minimal (action plan minimum) yang diimplementasikan oleh negara-negara G20. Seperti Action 4: Limit base erosion via interest deductions and other financial payments (membatasi tergerusnya pendapatan melalui pemotongan bunga dan pembayaran transaksi keuangan lainnya) di mana BEPS meminta Ebit Rasio maksimal 30% tapi di Indonesia belum bisa dilakukan karena Undang-Undang Pajak Penghasilan hanya menghendaki perbandingan utang terhadap modal," tambah Amin.

Indonesia sebagai bagian dari negara-negara G20, melalui DJP, berkomitmen dalam meratifikasi Aksi BEPS dalam peraturan perpajakannya.

Sebagai langkah awal dalam penerapan Aksi BEPS, Indonesia telah secara penuh mengadopsi tiga tingkat dokumentasi harga transfer dengan meratifikasi Aksi 13 BEPS melalui penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh WP yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya yang berlaku sejak 30 Desember 2016.

Namun demikian, pada penerapannya masih terdapat beberapa perbedaan dalam interpretasi peraturan perpajakan khususnya yang terkait dengan harga transfer yang memicu munculnya sengketa perpajakan.

Perbedaan interpretasi antara WP dan pemeriksa terjadi pada tingkat self assessment, pemeriksaan, keberatan, maupun banding terutama terkait penerapan pendekatan ex-ante dalam dokumentasi harga transfer, kecukupan bukti atau informasi, serta pendekatan penerapan prinsip kewajaran (arm’s length principle) serta transaksi yang terkait dengan aktiva tidak berwujud dan penyediaan jasa antarpihak afiliasi. (OL-1)

Baca Juga

Antara/Aswaddy Hamid.

Presiden: Pemerintah Daerah Jangan Hambat Ekspor

👤Andhika prasetyo 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 14:56 WIB
Pemerintah daerah harus bisa membantu memfasilitasi para pelaku usaha dan mendorong produk-produk unggulan mereka masuk ke pasar...
Antara

Presiden: Aktivitas Ekonomi Harus Berjalan

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 14:19 WIB
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa aktivitas perekonomian harus segera bergerak kencang demi menopang angka pertumbuhan yang lebih baik...
Antara

Dikabarkan Pailit, Garuda : Kami Fokus Restrukturisasi

👤Insi Nantika Jelita 🕔Rabu 20 Oktober 2021, 14:10 WIB
Manajemen Garuda menyebut, sampai dengan saat ini perseroan terus melakukan langkah-langkah strategis akselerasi pemulihan kinerja dengan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Rakyat Kalimantan Selatan Menggugat Gubernur

Sebanyak 53 warga terdampak bencana banjir dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan menggugat Gubernur Sahbirin Noor.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya