Jumat 25 Januari 2019, 07:45 WIB

Perbaiki Tata Kelola Migas dengan Regulasi

Cahya Mulyana | Ekonomi
Perbaiki Tata Kelola Migas dengan Regulasi

MI/RAMDANI

 

DIREKTUR Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menjelaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) sudah selesai di tingkat legislatif. Dengan begitu, penuntasan aturan tersebut tinggal menunggu sikap pemerintah.

"Saat ini draf RUU Migas dari DPR sudah selesai. Bola berada pada pemerintah," terang Komaidi kepada Media Indonesia, kemarin.

Menurut dia, proses pemutakhiran payung hukum industri migas nasional hanya menunggu sikap pemerintah untuk dilanjutkan di tingkat pembahasan dengan DPR atau tidak.

Pasalnya rumusan inventarisasi masalah versi pemerintah sudah selesai dan versi DPR pun sudah tuntas di tingkat Komisi VII DPR.

Ia menjelaskan momentum pembahasan RUU Migas harus mampu menghilangkan persoalan yang selama ini menghambat perbaikan tata kelola migas.

"Saya kira poin utama yang perlu diperbaiki ialah masalah kelembagaan, perpajakan, perizinan, dan pembebasan lahan. Itu yang selama ini menjadi masalah," tukasnya.

Di lain sisi, pengajar Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, Pri Agung Rakhmanto, menilai RUU Migas harus dilaksanakan dengan matang.

Tujuannya tata kelola industri migas dari hulu hingga hilir berjalan lebih baik.

"RUU Migas perlu dibahas untuk menghasilkan tata kelola migas lebih baik dan tidak menjadi masalah waktunya melewati pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres (pemilihan presiden) juga," terangnya, kemarin.

Menurut Pri Agung, rancangan payung hukum industri migas tersebut tidak boleh mengabaikan substansi demi mengejar target legislasi. Hal itu harus dibahas dengan matang supaya melahirkan sistem hukum proses bisnis migas yang lebih baik.

"Makanya perlu dibahas dengan matang, tetapi cepat. Kemudian ja-ngan dikait-kaitkan dengan politik," tegas Pri Agung.

Ia mengatakan RUU Migas harus mampu menjawab persoalan fundamental yang saat ini dihadapi industri migas.

Beberapa di antaranya menyangkut penataan kelembagaan migas, perizinan hulu migas, fiskal atau perpajakan, kepastian hukum kontrak migas, pembebasan lahan, prioritas kebutuhan domestik, dan eksplorasi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas yang khusus membicarakan RUU Migas. Presiden mengingatkan, migas ialah sumber daya strategis tak terbarukan sehingga RUU Migas harus memperkuat keta-hanan energi nasional. (Cah/X-6)

Baca Juga

Ist

Dengan Miliki Tiga Kapal Bulk Carrier, PT HATM Lakukan IPO

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Juni 2022, 13:19 WIB
Pada tahun 2022, HATM berencana untuk melakukan penawaran perdana umum saham (IPO) untuk meningkatkan modal serta mendukung kegiatan usaha...
Ilustrasi

Farmaku Gandeng Traveloka Perluas Layanan Kesehatan

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Juni 2022, 11:37 WIB
Farmaku menjalin kerja sama dengan Traveloka, Lifestyle Superapp di Asia Tenggara yang menawarkan solusi menyeluruh untuk berbagai...
Ist/Bjb

Dorong Transaksi Cashless, Ini Program Menarik Penyedia Aplikasi Keuangan Digital

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Juni 2022, 10:09 WIB
Berbagai layanan digital muncul dengan berat fitur dan kelebihan yang mempermudah masyarakat melakukan berbagai rutinitas...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya