Rabu 23 Januari 2019, 16:07 WIB

RUU Migas Masih Perlu Kajian Mendalam

Nur Aivanni | Ekonomi
RUU Migas Masih Perlu Kajian Mendalam

ANTARA

 

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas mengenai RUU Minyak dan Gas Bumi. Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta agar RUU yang menjadi inisiatif DPR itu dikaji dengan cermat dan hati-hati agar RUU tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi.

"Minyak dan gas bumi adalah sumber daya pembangunan yang strategis tapi juga tidak terbarukan, maka RUU ini juga harus mampu memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional kita," kata Jokowi saat membuka ratas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/1).

Baca juga: AAUI Siap Jalankan Wajib Asuransi Nasional untuk Ekspor Sawit dan Batu Bara

Lebih lanjut, Presiden meminta RUU tersebut nantinya harus bisa mendorong produksi migas sekaligus mendukung penguatan kapasitas nasional, penguatan industri dalam negeri dan investasi sumber daya manusia di industri migas.

"Saya menekankan agar melalui pembentukan UU ini juga kita jadikan sebagai momentum untuk reformasi tata kelola migas sehingga lebih efisien, lebih transparan, tidak berbelit-belit, sederhana dan bisa berkelanjutan," tuturnya.

Usai ratas, sejumlah menteri enggan menyampaikan lebih lanjut bagaimana hasil ratas tersebut. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta agar hal tersebut ditanyakan kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan. "Itu nanti tunggu Pak Jonan deh," kata Darmin saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang hadir dalam ratas tersebut.

Sementara itu, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyampaikan bahwa pembahasan RUU Migas masih perlu pembahasan lebih lanjut. Ia pun enggan mengutarakan secara rinci apa yang menjadi pembahasan di dalam ratas. "Perlu pengkajian lebih dalam lah," ucapnya.

Saat ditanyakan apakah nantinya akan dibentuk Badan Usaha Khusus (BUK) Migas yang akan mengurus kegiatan hulu dan hilir migas, Soetjipto mengatakan masih belum mengetahui bagaimana bentuknya. "Belum tahu bentuknya seperti apa," katanya.

Baca juga: Pemerintah Dituntut Benahi Produktivitas Gula Nasional

Saat ditemui di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Darmin mengatakan bahwa RUU Migas tersebut masih perlu dikaji lebih dalam. Pasalnya, ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan yang diusulkan. Namun, Darmin tidak merinci apa saja perubahan yang dimaksud.

"Kalau tanpa kajian itu berisiko sehingga belum ada keputusannya, dipelajari dulu. Mestinya dibuat lah naskah akademiknya yang bagus, supaya jelas kalau ada perubahan mendasar itu," pungkasnya. (OL-6)

Baca Juga

MI/HO

Investasi Total Rp11 Triliun, Kepala BP Batam Teken Komitmen Pengembangan Batam Sisi Darat, Laut dan Udara

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 25 Juni 2022, 11:47 WIB
Penandatangan serah terima dilakukan oleh Kepala BP Batam Muhammad Rudi dengan Direktur Utama Pelaksana Badan Usaha Pelaksana PT BIB Pikri...
MI/ Abdillah M Marzuqi

Inkoppas Apresiasi Sikap Mendag

👤Abdillah M Marzuqj 🕔Sabtu 25 Juni 2022, 11:31 WIB
Inkoppas berharap Kemendag serius dalam upaya menurunkan harga minyak goreng dan bahan...
AFP/Fabrice Coffrini.

Kepala IMF: Resesi AS Diperlukan untuk Taklukkan Inflasi

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 25 Juni 2022, 09:14 WIB
Kepala IMF mengatakan pertempuran melawan inflasi harus menjadi prioritas utama meskipun dampak perlambatan AS terjadi terhadap ekonomi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya