Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) berharap agar PT Pertamina (Persero) tidak sendirian dalam mengelola minyak di wilayah kerja (WK) atau Blok Rokan di Provinsi Riau.
"Jangan sampai saya dengar lagi ada laporan, daerah tidak dapat apa-apa," ujar Presiden Jokowi di sela-sela mendapat gelar adat di Lembaga Adat Melayu Riau, di Pekanbaru, kemarin.
Pemerintah Indonesia pada April lalu menetapkan kontrak PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) sebagai pengelola blok minyak terbesar di Indonesia itu, tidak diperpanjang pada 2021.
Selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi mengumumkan pengelolaan Blok Rokan diberikan kepada PT Pertamina ketimbang PT CPI. Alasannya, penawaran BUMN bidang minyak dan gas itu lebih menguntungkan. Sebelumnya, pengelolaan atas Blok Rokan diperebutkan Pertamina dan Chevron. "Blok Rokan sudah 100% ke Pertamina," ungkap Jokowi seperti dikutip dari Antara.
Jokowi mengatakan ia awalnya tidak mengetahui Blok Rokan ada di Riau. Menurut dia, Lembaga Adat Melayu Riau ialah salah satu pihak yang didengar untuk mengetahui Blok Rokan bahwa sumber daya alam itu seharusnya dipegang oleh Indonesia secara sepenuhnya.
Adapun PT CPI sudah lama mengelola Blok Rokan di Riau, yakni sekitar 94 tahun. Karena itu, Presiden meminta PT Pertamina sebagai pengelola baru tidak mengabaikan potensi daerah. "Jangan dikelola (Pertamina) sendiri, libatkan yang namanya daerah sebesar-besarnya kalau daerah mampu. SDM dan mekanisme akan segera kita atur," katanya.
Saat ini Blok Rokan disebutkan memiliki cadangan minyak mencapai 500 juta hingga 1,5 miliar barel oil equivalent. Luas blok minyak bumi dan gas itu mencapai 6.220 kilometer persegi dengan 96 lapangan minyak, di antaranya Duri, Minas, dan Bekasap.
7.000 Titik
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina Nieke Widyawati menyatakan PT Pertamina (Persero) bakal menambah 7.000 titik eksplorasi dalam pengelolaan Blok Rokan. Hal itu disebabkan sejak beroperasi 94 tahun lalu, produksi Blok Rokan sudah menurun. "Kita harus menambah area eksplorasi baru," ujar dia, beberapa waktu lalu.
Penambahan area itu bertujuan meningkatkan produksi migas di Blok Rokan. Selain itu, koordinasi pun akan terus dilakukan dengan tiga pihak, operator lama, SKK Migas, dan pemerintah. "Sehingga dalam masa transisi, produksi tidak menurun."
Secara finansial, lanjut dia, Pertamina sanggup mengelola blok itu. Buktinya mereka mampu membayar bonus tanda tangan (signature bonus) US$784 juta atau sekitar Rp11,3 triliun. Signature bonus merupakan prasyarat yang ditetapkan pemerintah bagi calon pengelola wilayah kerja migas. Uang itu nantinya masuk ke kas negara dalam proposal penawaran.
Nicke mengatakan anggaran untuk signature bonus berasal dari keuangan perusahaan tanpa ada campur tangan eksternal atau pinjaman. Pengunaan dana internal perusahaan itu, kata dia, mengindikasikan keuangan Pertamina hingga kini masih kuat.
Dia pun menambahkan akan ada tambahan keuntungan yang didapat selama tiga tahun mengelola Blok Rokan, yakni sebesar Rp90 triliun, yang nantinya untuk menambal neraca keuangan perseroan. (E-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved