DPR Pertanyakan Diturunkannya Anggaran Pengawasan Transportasi Udara

ANGGOTA Komisi V DPR RI Nurhasan Zaidi mengatakan sejak awal dewan selalu bawel dalam mengontrol dengan detail atas masukan para pakar. 

Dari sisi kementerian perhubungan, dia melihat anggaran untuk mengendalikan pengawasan udara justru turun dari Rp250 miliar menjadi Rp130 miliar di 2018. Padahal kinerja perusahaan transportasi sedang buruk. 

Saat ini transportasi penerbangan sedang mengalami euforia lonjakan penumpang. Seharusnya hal itu jangan sampai tidak memerhatikan keselamatan.

“Anggaran kontrol pengawasan udara turun dari Rp250 miliar ke Rp130 miliar. Padahal masalah di penerbangan tahun ini sedang ramai. Apa alasan anggaran diturunkan,” ujar dia di Jakarta, Sabtu (3/11).

Menurut dia sangat aneh ketika pesawat baru yang canggih bisa mengalami malfungsi hingga mekanik ikut naik pesawat namun tanpa manifes.

Baca juga: Puluhan Keluarga Korban Lion Air Jalani Konseling

“Lagi-lagi kontrol pemerintah terhadap pebisnis angkutan laut udara darat masih lemah, sehingga harus dikaji komprehensif. Jangan sampai fokus di transportasi udara dengan teknologi canggih tapi disiplin kepada pengusaha dan kontrolnya lemah,” tambahnya.

DPR akan fokus memanggil kementerian perhubungan dan Lion Air. DPR akan fokus mengevaluasi kinerja di transportasi udara karena melihat risikonya yang tinggi.

“Kami akan panggil dan kami akan dorong pembentukan Mahkamah Penerbangan . Kami juga akan lakukan pembinaan sistem dan audit internal . Ini harus pemahaman kinerja kemenhub harus detail pada mengontrol perusahaan penerbangan,” tukas Nurhasan. (OL-3)