Pemerintah tidak Ingin Industri Sawit Terus Jadi Bulan-Bulanan

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pihaknya telah bertemu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Jalil. Mereka khusus membahas moratorium izin perkebunan kelapa sawit.

Darmin mengatakan ketiga pihak membicarakan metode kerja menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) No 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang ditandatangani Presiden Jokowi 19 September 2018.

Meski ada kebijakan menghentikan sementara pemberian izin perkebunan sawit, Darmin memastikan produksi yang telah berjalan tetap berlanjut.

“Tidak peduli apa tanamannya kalau masuk kawasan hutan kita harus cari solusinya. Inpres mengenai moratorium jangan diartikan sebagai kita sudah akan berhenti menambah produksi di kelapa sawit,” kata Darmin di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Jumat (19/10).

Menurut Darmin, pihaknya kini tengah menginventarisasi perizinan lahan perkebunan sawit yang ada. Tujuan dari pembahasan aturan ini, kata Darmin, untuk membenahi seluruh perkebunan kelapa sawit agar memenuhi syarat di dunia internasional.

“Sebagai perkebunan yang sustainable (berkelanjutan), yang jelas. Kalau enggak kita akan jadi bulan-bulanan terus, dibilang tidak jelas. ‘Indonesia malah menebang hutan untuk tanam kelapa sawit’. Padahal tidak demikian,” tandas Darmin. (A-2)

Berita terkait: KLHK Evaluasi Izin 2,3 Juta Hektare Lahan Kelapa Sawit