Fluktuasi Rupiah, Pemerintah Bisa Gunakan Mata Uang Alternatif

PEMERINTAH didorong bertransaksi perdagangan internasional dengan menggunakan mata uang internasional. Hal ini menyusul pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang terjadi beberapa waktu ke belakang. 

Diharapkan dengan menggunakan mata uang alternatif cadangan devisa hasil perdagangan internasional tidak tergesur mengikuti pegerakan USD.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa SzamiIlman mengatakan, melemahnya nilai tukar Rupiah secara terus menerus hingga menembus angka Rp15.000 per 1 USD tidak dimungkiri sudah menekan perekonomian Indonesia. Salah datu dampaknya, memperberat transaksi perdagangan yang menggunakan mata uang USD.

"Dengan semakin parahnya depresiasi nilai Rupiah ini, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan penggunaan mata uang alternatif pengganti USD untuk transaksi perdagangan internasional," kata Assyifa, Jumat (12/10).

Salah satu mata uang yang bisa digunakan, mata uang Yuan Renminbi Tiongkok karena Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Berdasarkan data Statistik Kementerian Perdagangan, nilai impor non-migas dari Tiongkok merupakan 27,4% dari total perdagangan selama Semester I 2018. 

Assyifa menambahkan, pemerintah perlu mendorong perusahaan importir yang melakukan perdagangan dari Tiongkok untuk melakukan pembayaran dalam Yuan Renminbi.

Selain itu, depresiasi nilai rupiah terhadap Yuan Renminbi lebih rendah apabila dibandingkan dengan USD. Sejak 1 Januari 2018, nilai Rupiah terdepresiasi terhadap Yuan Renminbi (CHY) sebesar -5,47%. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan nilai depresiasi rupiah terhadap USD sebesar -12,14%.

“Mitra dagang utama Indonesia lainnya, seperti Jepang, Thailand dan Singapura, memiliki porsi perdagangan yang cukup signifikan pula dengan Tiongkok. Sehingga tidak menutup kemungkinan negara-negara tersebut juga terbuka untuk mempertimbangkan transaksi menggunakan mata uang Yuan Renminbi Tiongkok,” tambahnya.

Assyifa menambahkan, Indonesia dapat mendorong kebijakan yang sudah bergulir sebelumnya, yaitu mendorong transaksi bilateral dengan Thailand dan Malaysia untuk menggunakan mata uang lokal, yaitu Ringgit Malaysia dan Baht Thailand. 

Dengan mengintensifkan transaksi dengan mata uang tersebut, cadangan devisa tidak akan mengalami pergerusan sebesar transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan USD. (OL-3)