ESDM Petakan Daerah Rawan Bencana Sulteng

WAKIL Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, menyampaikan bahwa tim Kementerian ESDM melalui Badan Geologi memetakan daerah rawan bencana di wilayah Palu dan Sulawesi Tengah. Tujuannya untuk mengantisipasi jatuhnya korban saat terjadi bencana dan memberikan rekomendasi tempat tinggal yang aman bagi masyarakat.

"Tim kita akan turun, memetakan kembali daerah yang aman untuk ditinggali dan mana daerah yang rawan likuifaksi," ungkapnya saat meninjau Kelurahan Balaroa, Palu Barat yang merupakan salah satu lokasi terdampak likuifaksi di Kota Palu, Sulteng, dalam keterangan resmi, Kamis (11/10).

Menurut Arcandra peta rawan bencana harus menjadi acuan dalam tata letak pembangunan sebuah kota. Kemudian, zona rawan harus dipastikan tidak ditinggali dan selebihnya kontrusi bangunan harus sesuai dengan potensi bencana.

Sementara itu Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Rudy Sehendar, mengungkapkan bahwa Badan Geologi sebelumnya pada 2012 telah memetakan jalur yang melewati Petobo dan Balaroa ini sebagai wilayah dengan potensi likuifaksi tertinggi.

"Berbagai survei telah kami lakukan, di daerah ini tebal lapisan alluvial hingga 14 m, di beberapa tempat kumulatif lapisan pasirnya hingga 7,2 meter, itu kami temui di Petobo," ungkapnya.

Rudy menyebut, dengan kondisi tersebut diikuti pergerakan lumpur, terjadilah semacam turbulensi karena di atasnya ada material atau beban, mengakibatkan likuifaksi yang massif.

"Ini sejarahnya merupakan bekas sungai purba dan mengalami pengurukan untuk pemukiman warga. Petobo itu juga merupakan daerah lereng panjang, ketika terjadi likuifaksi, strength-nya hilang," katanya.

Ke depan, kata Rudy, wilayah ini akan menjadi memorial fact, tidak akan dihuni lagi. 

"Area ini akan mulai ditimbun, untuk dijadikan memorial park dalam bentuk luar terbuka hijau. Saat ini kita sedang menunggu bondering areanya," ujar Rudy.

"Masyarakat yang sebelumnya menghuni wilayah rawan likuifaksi akan dipindahkan ke hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang akan kita koordinasikan lagi dengan Pemerintah setempat," pungkasnya. (OL-3)