Menanggulangi Resiko Fiskal Akibat Bencana

KERUGIAN negara akibat bencana alam sulit diprediksi dan menjadi bahaya laten terhadap fiskal. Pasalnya, meski tinggal di wilayah cincin api yang rentan bencana, masyarakat Indonesia tidak akrab dengan proteksi asuransi. Akibatnya sebagian besar kerugian akibar bencana menjadi beban fiskal tidak terduga yang melampaui anggarannya.

Hal itu diutarakan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, saat membuka sesi High-Level Dialogue on Disaster Risk and Financing in Indonesia di hadapan Presiden Bank Dunia, Kim Yong Jim, di Nusa Dua, Rabu (10/10).

"Selama ini aset-aset negara dibuat tanpa perlindungan terhadap bencana. Kalau jembatan dan gedung-gedung sekolah maupun pemerintahan rusak karena bencana, ya sudah, menjadi beban APBN," ujar Kalla. 

Kalla mengurai pada bencana gempa bumi dan tsunami teranyar di Palu dan Donggala minggu lalu saja, diperkirakan sekitar 2.000 sekolah hancur, lebih dari 60 ribu rumah rusak berikut jembatan dan gedung pemerintahan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi kerugian negara akibat bencana tersebut melampaui Rp10 triliun. Jumlah itu belum termasuk kerugian akibat gempa di Lombok dan Erupsi Gunung Agung di Bali yang terjadi selang beberapa bulan saja dari bencana Palu.

Padahal, setiap tahunnya rata-rata penganggaran untuk resiko bencana di APBN hanya Rp3,1 triliun.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga menjadi salah satu panelis diskusi, tren rata-rata pertahun kerugian ekonomi langsung dari bencana yang terjadi sepanjang tahun 2004-2017 adalah Rp22,8 triliun. Jika dikomparasi dengan anggaran rata-rata tahunan yang hanya Rp3,1 triliun maka terdapat gap sebesar Rp19,75 triliun atau 75% dari total kerugian yang membayangi resiko fiskal Indonesia. 

"Terkadang kita harus melakukan realokasi dari prioritas yang lebih rendah ke alokasi yang lebih mendesak dan lebih darurat," ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga mengatakan sejauh ini strategi pemerintah untuk menambal gap anggaran tiap kali bencana terjadi kurang manjur. Ia mengemukakan skema pendanaan pooling fund, yakni dengan menyisihkan transfer ke daerah untuk dijadikan kapital yang sewaktu-waktu bisa ditransferkan ke darrah saat terjadi bencana, merupakan solusi terdekat yang masih menjadi pembahasan hangat dengan lembaga legislasi.

Negara yang Resilien
Presiden Bank Dunia Kim Yong Jim yang memulai sesinya dengan mengucap bela sungkawa bagi korban bencana Palu-Donggala memuji Indonesia sebagai negara yang cukup resilien terhadap bencana.

"Indonesia membangun badan penanggulangan bencananya dari bawah. Penanggulangan saat tsunami Aceh 2004 itu sangat bagus," ucap Jim.

Sri Mulyani mengatakan tanggapnya pemerintah menyelesaikan dampak bencana tsunami Aceh saat itu tidak lepas dari bantuan internasional yang melimpah. 

Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam kesempatan yang sama mengatakan perlu ada perbaikan manajemen pada dana bantuan saat bencana. 

Sebab selama ini 90% dana untuk bencana digunakan untuk emergency respon, hanya 10% sisanya yang digunakan untuk berinvestasi membangun kesiapsediaan masyarakat menghadapi bencana dan meminimalisasi kerugiannya. (OL-3)