Indonesia Belajar Asuransi untuk Bencana dari Negara Ahli

INDONESIA belajar untuk persiapan dari sisi APBN untuk dana penanggulangan bencana alam. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah saat ini sudah mengembangkan strategi pembiayaan dan asuransi risiko dengan empat langkah.

Langkah tersebut antara lain, mengidentifikasi respons pemerintah terhadap bencana, lalu mengidentifikasi masalah terkait skema pembiayaan bencana, dan kemudian merancang kebijakan prioritas, dan menentukan alokasi dana.

“Ketika melihat anggaran di Indonesia atau APBN adalah satu pelajarannya paling berharga yang mungkin dari sisi persiapan harus ditingkatkan dan kemampuan kita dalam menangani bencana alam,” ujar Sri Mulyani dalam diskusi High Level Dialouge on Disaster Risk Financing and Insurance in Indonesia: The National Strategy to Build Fiscal Resilience, di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10).

Pemerintah, kata Sri Mulyani, sudah mengidentifikasi masalah yang ada termasuk melakukan kajian terhadap risiko fiskal, dari berbagai bentuk bencana mulai dari tsunami, meletusnya gunung berapi, longsor, gempa bumi. Sebab dari sisi frekuensi lokasi dan juga tingkat parah dampak tentu berbeda.

“Kita harus mengidentifikasi risiko bencana alam dan konsekuensi dari sisi fiskal, dalam hal ini strategi prioritas harus ditentukan sebelum strategi dikembangkan. Kami ingin menjadikan bencana alam bukan menjadi satu hal yang sia-sia tetapi harus belajar lebih baik dan melakukan penanganan lebih baik dalam kaitan dengan pembiayaan pemerintah pada saat ini di Indonesia,” terangnya.

Pada saat terjadi bencana alam, sebagian besar kerugian ekonomi akan ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya kehilangan orang yang dikasihi namun juga aset.

Penetrasi asuransi yang masih sangat dangkal dan tipis minim di Indonesia, kata Sri Mul, menjadi kendala untuk penerapan mitigasi. Maka, pemerintah harus melakukan alokasi dana menggunakan APBN.

Sementara itu, pemerintah daerah juga dari sisi kapasitas fiskal masih bergantung pada transfer atau perimbangan keuangan pusat ke daerah. Jadi belum ada daya tahan baik dari sisi pemerintah daerah Pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi.

“Masih belum ada dalam DNA materi genetika masyarakat Indonesia dalam kaitannya dengan belanja asuransi. Maka dalam bencana alam masih masih bergantung pada alokasi APBN. Terkadang kita harus melakukan realokasi dari prioritas yang lebih rendah ke alokasi yang lebih mendesak dan lebih darurat, dan anggaran harus dilakukan,” ungkapnya.

Sejak 2004 sejak 2013, total kerugian Indonesia akibat bencana alam sebesar Rp126,77 triliun atau US$8,4 miliar dolar. Sering kali pada saat bencana anggaran pemerintah daerah ikut hilang. Jadi pemerintah pusat harus mengambil alih dan memberikan dukungan dan ini menjadikan beban menjadi semakin nyata.

“Kami di Kementerian Keuangan mulai menyiapkan desain pembiayaan dan juga asuransi terkait dengan bencana. Kami meningkatkan intensitas diskusi kami dengan Bank Dunia, dana pembangunan dan industri baik di tataran nasional maupun Global," ulasnya. 

Ada bencana alam yang terjadi jadi, kata Menkeu, ini menjadi tanda bahwa pemerintah harus bekerja dengan lebih cepat lagi. Dengan dana cadangan yang belum memadai ini, hal itu tentu saja menghambat kemampuan pemerintah untuk menanggapi dan menangani bencana alam dalam tanggap darurat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bagi pemerintah tantangannya adalah bagaimana menciptakan dan menentukan pengelolaan fiskal yang dapat memahami dan mengenali risiko yang ada dan merancang pembiayaan bergantung pada profil tingkat risiko

“Tujuan kebijakan kami adalah bisa melindungi masyarakat dan juga keuangan pemerintah dengan cara yang paling efisien dari sisi pembiayaan risiko. Kami juga bisa mengelola belanja pemerintah secara tepat waktu dan memadai sehingga kerugian dari sisi ekonomi sosial ini bisa ditekan,” paparnya.

Untuk itu, Menkeu meminta kepada World bank dan para negara ahli seperti Jepang, dan Filipina untuk membantu memberi contoh keberhasilan mekanisme asuransi kebencanaan yang mereka telah terapkan.

“Tentu saja supaya saya belajar lebih baik. Kita saling belajar dan melalui kasus ini untuk bisa mengelola risiko fiskal, sehingga kita memberikan dukungan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana, menjaga keberlangsungan keuangan atau financial sustainable atau kebutuhan,” tukas Sri Mulyani. (OL-3)