Opini WTP Penyemangat Wujudkan Jabar Juara Lahir Batin

PEMERINTAH memberikan penghargaan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan opini terbaik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak lima kali berturut-turut.

Untuk pemerintah provinsi hanya diberikan kepada delapan daerah yang berhasil mendapatkan WTP dalam kurun waktu 2013-2017. Delapan provinsi yang mendapatkan penghargaan tersebut telah diukur rata-rata kinerjanya dalam sejumlah aspek. Salah satu provinsi yang mendapatkan plakat penghargaan tersebut adalah Jawa Barat.

"Penghargaan ini merupakan motivasi untuk pemerintahan kami yang masih baru untuk mewujudkan Jabar juara lahir batin dengan akuntabilitas dan transparan," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum usai menerima plakat penghargaan di Aula Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/9).

Tujuh provinsi lainnya yang mendapatkan penghargaan adalah Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Barat.

Adapun aspek yang diukur antara lain dari sisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di delapan provinsi yang mendapatkan plakat penghargaan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional, yakni rata-rata 5,96%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,37%.

Selanjutnya, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran wilayah pemprov yang mendapatkan WTP lima kali berturut-turut rata-rata 5,28%. Angka tersebut lebih rendah dari rata-rata nasional yang sebesar 5,88%. Selain itu, rata-rata indeks pembangunan manusia di delapan provinsi tersebut adalah 69,86, lebih tinggi ketimbang rata-rata nasional sebesar 69,55.

Tidak hanya itu, gini rasio di delapan provinsi tersebut adalah 0,402. Angka tersebut lebih kecil dari rata-rata nasional 0,418. Adapun kementerian/lembaga yang mendapatkan plakat penghargaan yang serupa antara lain Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. (A-2)