Tahun Akhir Kabinet Kerja, Pembangunan Infrastruktur akan Dilanjutkan

PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan pemerintah akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pada 2019. 

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, alokasi untuk pembangunan infrastruktur diupayakan naik hingga Rp420,5 triliun. Angka tersebut jauh di atas anggaran infrastruktur pada 2014 yang hanya sebesar Rp154,7 triliun.

Pembangunan infrastruktur, ucap Jokowi, harus dilaksanakan guna memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi ekonomi di seluruh Indonesia, memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa, yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan. 

"Sejak 2015 hingga sekarang, pemerintah telah membangun, merekonstruksi, dan melebarkan jalan nasional sepanjang 12.783 kilometer. Pada saat yang sama, pemerintah juga berhasil membangun 11 bandara baru, dan menambah 369 kilometer spoor rel kereta," ujar Jokowi pada pidato Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN tahun 2019, di gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8).

Pemerintah juga telah memberikan penjaminan pada program pembangunan infrastruktur energi prioritas, seperti pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap pertama infrastruktur digital berupa akses internet di daerah non-komersial dan broadband di perdesaan, penjaminan program penyediaan air minum kepada 11 PDAM, serta penjaminan program kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Di sisi lain, dalam rangka menyediakan perumahan bagi masyarakat, pemerintah telah memfasilitasi kepemilikan 781 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui dana bergulir, subsidi bunga, bantuan uang muka, dan insentif perpajakan.

Pada 2019, pemerintah berupaya untuk menyelesaikan target pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pembangunan di daerah.

Dengan menggunakan dana APBN sebagai katalis, Pemerintah berencana membangun 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162 ribu hektare jaringan irigasi.

Di samping mengandalkan APBN, pemerintah akan melakukan terobosan dengan menciptakan skema pembiayaan pembangunan infrastruktur yang melibatkan pihak swasta.

"Tentunya, dalam situasi global yang bergejolak, pemerintah akan berhati-hati menjaga pembiayaan infrastruktur agar risiko tetap terjaga dan berkelanjutan," tandas Jokowi. (OL-3)