Belanja Negara di 2019 Mencapai Rp2.439,7 Triliun

PRESIDEN Joko Widodo mengatakan di dalam RAPBN tahun 2019, belanja negara direncanakan akan mencapai Rp2.439,7 triliun atau sekitar 15% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Jumlah tersebut 10% lebih tinggi dari perkiraan realisasi belanja negara di tahun 2018 atau meningkat 37,3%  jika dibandingkan dengan belanja negara di tahun 2014, sebesar Rp1.777,2 triliun.

"Kualitas belanja negara akan semakin ditingkatkan dan fokus untuk memacu perekonomian dan menciptakan kesejahteraan rakyat yang makin merata dan adil," ujar Presiden Joko Widodo pada pidato Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN tahun 2019, di gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8).

Oleh karena itu, belanja negara pada tahun 2019 akan diarahkan pada upaya penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan desentralisasi fiskal.

Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, khususnya bagi 40% penduduk termiskin. Pada tahun 2018, Pemerintah akan menyalurkan anggaran pada 92,4 juta jiwa penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan 10 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). 

Pada tahun 2019, Pemerintah akan memperkuat Program Keluarga Harapan melalui peningkatan besaran manfaat 100% dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi 96,8 juta jiwa.

Sementara itu, program Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT) yang dijalankan sejak tahun 2017 telah mampu menjangkau 1,28 juta keluarga penerima manfaat. Pada tahun 2019, sasaran Bantuan Pangan non-Tunai ditingkatkan secara bertahap menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat untuk menggantikan program beras sejahtera. 

Pemerintah juga memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai bentuk penataan aset produktif dan keberpihakan pada para petani dan rakyat kecil, serta melanjutkan program sertifikat untuk rakyat dengan target 9 juta sertifikat pada tahun 2019.

"Dengan demikian, dari tahun 2014-2019 diharapkan dapat diterbitkan 25 juta sertifikat. Berbagai program sosial tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara  melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," tukas Joko Widodo. (OL-3)