Pasca-KM Sinar Bangun, Keselamatan Pelayaran Ditingkatkan

PASCAKECELAKAAN Kapal Motor (KM) Sinar Bangun yang terjadi Senin (18/6) lalu, Kementerian Perhubungan akan meningkatkan semua aspek keselamatan pelayaran. Seluruh Dinas Perhubungan baik tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota, diminta segera memperbaiki tata laksana kapal.

"Hal terpenting yang ingin kita tekankan bahwasanya prosedur keselamatan adalah keharusan. Keselamatan adalah yang utama, oleh karenanya kami minta kepada seluruh Dishub Propinsi dan Dishub Kabupaten/Kota untuk memperbaiki tata laksana dari proses pemberian ijin kapal," jelas Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam keterangan pers, Jumat (22/6).

Berdasarkan diskusi yang dilakukan Kemenhub, ada upaya yang harus diperhatikan terkait detail aspek keselamatan berlayar. Proses itu menurutnya, melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama Polri.

Hal itu meliputi klarifikasi proses tata laksana dan Standard Operating Procedure (SOP) di pelabuhan, perbaikan fasilitas, dan pemeriksaan kelaiklautan yang harus dilakukan enam bulan sekali. Data manifest serta Surat Persetujuan Berlayar (SPB) juga harus ada pada setiap kapal yang berlayar.

"Pemeriksaan kelaiklautan itu harus dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan kemampuan mendeteksi kemampuan teknis dan kelayakan teknis dengan seksama. Selain itu tata laksana pelabuhan di mana proses pendaftaran, pembuatan manifest adalah keharusan agar kapal tidak melampaui batas dan juga Surat Persetujuan Berlayar harus ada setiap kapal berlayar," katanya.

Upaya lanjutan

Selanjutnya, pihaknya juga akan meningkatkan pendidikan terhadap nakhoda agar dapat memberikan rasa aman dan memberi petunjuk yang diperlukan kepada penumpang. "Nakhoda adalah pimpinan dalam perjalanan jadi yang bersangkutan harus tahu persis apa yang harus dilaksanakan," terangnya.

Dalam rangka meningkatkan keselamatan, Budi juga akan membantu pengadaan life jacket. "Life jacket juga menjadi suatu keharusan, kami memberi sumbangan sebanyak 5000 life jacket. Insya Allah semua kapal memenuhi kebutuhan untuk life jacket."

Dirjen Perhubungan Darat pun telah diperintahkan untuk memperbaiki sarana pelabuhan dan membangun kapal.  "Tercatat kita akan bangun 2 kapal dengan ukuran 300 GT. Juga, ada sumbangan CSR sehingga totalnya sebanyak 4 kapal. Suatu jumlah yang cukup memadai," jelasnya.

Ia pun memberi apresiasi terkait berbagai hal yang telah dilakukan oleh para stakeholder dalam penanganan kasus kecelakaan Kapal Motor Sinar Bangun.

"Suatu hasil yang baik dan terima kasih kepada semua stakeholder khususnya masyarakat di Danau Toba dan sekitarnya yang memberi dukungan penuh dalam upaya kita melakukan pencarian korban, melakukan klarifikasi, dan upaya melakukan perbaikan di pelabuhan Danau Toba dan sekitarnya," tutupnya. (OL-5)