Empat Kementerian Koordinator Ajukan Rp1,44 T di APBN 2019

BADAN Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan segera membahas usulan kebutuhan anggaran empat kementerian koordinator (kemenko) dalam APBN 2019 sebesar Rp 1,44 triliun.

Usulan anggaran tersebut nantinya akan dibahas Banggar bersama Kementerian Keuangan. Dalam pembahasan nanti, Sri Mulyani sebagai Bendahara Umum Negara (BUN).

"Usulan pengajuan anggaran dari empat kemenko, akan menjadi pencatatan dan masukan. Nanti akan dibahas dengan Menteri Keuangan," ujar Ketua Banggar DPR RI Aziz Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Kamis (7/6).

Rinciannya usulan anggaran tersebut ialah Kemenko Bidang Politik, Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) sebesar Rp281,47 miliar, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebesar Rp381,98 miliar, Kemenko Bidang Kemaritiman sebesar Rp300,29 miliar dan Kemenko Bidang Perekonomian sebesar Rp482,68 miliar.

Masing-masing kemenko memiliki program prioritas yang menjadi landasan pengajuan kebutuhan anggaran. Menko Bidang PMK Puan Maharani misalnya, mengungkapkan penggunaan anggaran diarahkan pada sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang menyokong program Presiden Joko Widodo.

Sedangkan Menko Bidang Polhukam Wiranto menjelaskan kebutuhan anggaran untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pasca Pemilihan Umum (Pemilu), terutama dari sisi keamanan negara dan citra positif Indonesia di mata global.

"Anggaran juga akan digunakan untuk kegiatan kementerian menangani soft diplomacy. Di antaranya peningkatan kerja sama dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik, Afrika dan Amerika Serikat, kemudian Eropa. Penggunaan anggaran juga untuk memantapkan ketertiban dan keamanan siber, serta menekan tingginya kehatanan konvensional hingga terorisme," tutur Wiranto.

Adapun Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menerangkan anggaran yang diajukan mendukung sejumlah program prioritas sepanjang 2019, seperti penetapan dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru dan pengembangan 15 KEK yang telah ditetapkan.

Anggaran juga untuk memfasilitasi proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) agar mencapai tahap financial close, dan mendorong proyek non KPBU untuk masuk tahap konstruksi sehingga dapat beroperasi pada 2019. Hal lain yang menjadi prioritas ialah pengendalian inflasi pangan, serta peningkatan cadangan pangan pemerintah sebesar 10%.

"Kemudian anggaran juga digunakan untuk strategi keuangan inklusif yang ditargetkan 75%. Mungkin sekarang angkanya berkisar 60%. Lalu masih ada target penyelesaian peta jalan perpajakan, keamanan siber dan logistik, hingga penyusunan strategi nasional dalam pengembangan ekonomi digital," kata Darmin.

Sementara itu Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan anggaran untuk menyokong program unggulan di sektor kemaritiman, termasuk memperkuat pendidikan vokasi seiring berjalannya era industri 4.0, berikut meningkatkan kualitas tenaga pengajar. Prioritas lainnya yaitu menggiring masuknya arus investasi dari negara-negara potensial seperti Tiongkok. (OL-5)