Motor Masih Jadi Primadona bagi Pemudik

KENDARAAN roda dua diprediksi masih menjadi primadona bagi pemudik. Kementerian Perhubungan memperkirakan jumlah pengguna kendaraan roda dua dalam arus mudik tahun ini meningkat hingga 8,5 juta orang. Sedangkan pengguna angkutan umum bus diprediksi mencapai 8 juta orang dan kendaraan roda empat sekitar 3,7 juta orang.

"Angka ini (jumlah pemudik dengan kendaraan roda dua) sebenarnya hasil perhitungan lalu lintas di beberapa titik. Kecenderungan kenapa masyarakat masih menggunakan angkutan motor, dihitung dari sisi biaya relatif lebih murah dibandingkan angkutan umum," jelas Direktur Lalu Lintas Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pandu Yunianto dalam sebuah diskusi, Sabtu (2/6).

Biaya yang lebih murah serta dapat dimanfaatkan berkendara selama di kampung halaman, merupakan alasan pemudik memilih menggunakan kendaraan roda dua.

Sebagai gambaran, lanjut Pandu, tarif bus kelas ekonomi pada musim Lebaran ruten Jakarta-Solo berkisar Rp 200-300 ribu per orang. Bila yang mudik adalah sepasang suami istri, maka biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 600 ribu. Apabila menggunakan kendaraan roda dua, biaya untuk keperluan pembelian BBM diperkirakan Rp 100 ribu. 

“Disparitas biaya transportasi tersebut membuat masyarakat menyampingkan aspek kenyamanan dan keamanan. Belum lagi ada persepsi bahwa masyarakat yang pulang dengan membawa sepeda motor ini menunjukkan keberhasilan selama bekerja di kota. Stigma ini yang harus diubah. Selain itu masyarakat juga berpikir sepeda motor yang dibawa pulang membantu mobilisasi mereka untuk bersilahturahmi," tutur Pandu.

Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun swasta, rutin menggelar mudik gratis guna mengakomodir pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua. Pandu mengungkapkan sejauh ini banyak masyarakat memanfaatkan fasilitas tersebut. Selain moda transportasi bus dan kereta api, kini juga disediakan fasilitas kapal laut dan kapal roll on-roll off (Ro-Ro). 

Kurang Bijak

Namun, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio memandang langkah pemerintah menarik pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua untuk mengikuti fasilitas mudik gratis itu, kurang bijak. Sebab, begitu sampai di kampung halaman, banyak pemudik yang akan kesulitan mencari angkutan penghubung. Minimnya interkoneksi ke wilayah tujuan jelas menambah beban pemudik.

"Misalnya pemudik naik bus gratis, lalu sampai di desanya tidak angkutan. Bagaiman kalau orang tersebut tiba jam satu pagi? Bagaimana aspek keselamatannya? Makanya banyak pemudik yang bertahan menggunakan kendaraan roda dua," pungkas Agus mengkritisi.

Meski mudik gratis berpotensi menekan potensi kecelakan lalu lintas yang menimpa kendaraan roda dua, pemerintah harus mempertimbangkan ketersediaan angkutan penghubung di daerah tujuan. 

Di sisi lain, pihak yang berwenang harus memperketat penegakan hukum bagi pengendara yang tidak mengikuti aturan. Sebisa mungkin menjatuhkan sanksi berat, seperti pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM). 

"Ketika ada kendaraan ugal-ugalan, SIMnya diambil saja. Karena itu membahayakan pengendara lain dan tidak disiplin berlalu lintas," tandas dia. (OL-5)