Jika Pemerintah Tak Turun Tangan, Pilot dan Karyawan Garuda Indonesia Gelar Aksi Mogok

ASOSIASI Pilot Garuda (APG) dan Serikat Karyawan Garuda (SEKARGA) yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Serikat karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berencana melakukan aksi mogok, jika pemerintah tidak turun tangan menyelesaikan permasalahan di manajemen perusahaan tersebut.

“Sesuai dengan konferensi pers terakhir pada tanggal 2 mei 2017, kami akan menunggu respon dari pemerintah dalam waktu 30 hari kerja ke depan,” ujar Ketua Harian SEKARGA Tomy Tampatty melalui siaran persnya yang diterima Media Indonesia, Sabtu (2/6).

Ia mengatakan aksi mogok adalah upaya terakhir mereka agar pemerintah mau berperan aktif membantu menyelamatkan PT Garuda Indonesia. Asosiasi menilai telah terjadi miss management di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.

Ia juga mengatakan, mereka sudah mencoba memberikan masukan kepada Menteri BUMN sejak 2017. Akan tetapi, mereka tidak mendapat respon yang diharapkan.

“Ini sebenarnya merupakan bukti kecintaan kami kepada Garuda Indonesia agar permasalahan miss management yang terjadi di tubuh Garuda Indonesia dapat diselesaikan oleh Pemerintah. Kepada mayarakat Indonesia kami memohon maaf yang sebesar besarnya atas rencana pelaksanaan mogok ini,” sambungnya.

Pada saat ini, menurut, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengalami penurunan kinerja di berbagai lini. Salah satunya, penurunan harga saham GIAA yang terjadi terus menerus sampai dengan penutupan kamis 31 Mei 2018 pada harga Rp254 per lembar, dibandingkan pada saat IPO harga saham Rp750 per lembar. 

Kondisi ini sangat merugikan perusahaan dan juga masyarakat luas. Selain itu, terjadi pengurangan pelayanan terhadap konsumen di berbagai lini juga menjadi indikator dari terjadinya degradasi kinerja.

Pihaknya akan kami segera mengumumkan pelaksanaan aksi mogok tersebut kepada publik, paling lambat tujuh hari sebelum mogok dilakukan. Hal itu tergantung pada respon yang diberikan pemerintah.

“Keputusan tersebut diambil karena kami sudah menghitung dan mempertimbangkan dengan sangat cermat bahwa jika keputusan mogok harus diambil, maka kegiatan tersebut pasti tidak bertepatan dengan momen krusial para konsumen.” (RO/OL-5)