Pemerintah Siapkan Platform untuk Fasilitasi Satgas OSS

PEMERINTAH berupaya menyempurnakan sistem kebijakan online single submission atau OSS jelang peresmian sistem itu pada akhir Mei. Salah satu yang disiapkan yakni platform bagi satgas untuk berkomunikasi dan berkoordinasi.

"Kami bangun platform untuk komunikasi dan koordinasi karena tujuan OSS ini untuk percepatan izin dan penyederhanaan regulasi," ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong di Gedung Kemenko Perekonomian Jakarta, Jumat (25/5).

Platform tersebut, kata Lembong, akan diisi oleh anggota satgas yang merupakan Sekjen seluruh kementerian/lembaga, seluruh Sekda Provinsi, dan seluruh Sekda Pemkab/Pemkot. Sehingga anggota satgas yang ada di dalam platform tersebut sekitar 600 orang.

Tidak hanya itu, Lembong meyakini para Sekjen dan Sekda tidak akan bisa menyelesaikan masalah perizinan sendiri. Para Sekjen dan Sekda, pasti akan mengajak tim yang kurang lebih terdiri dari 4-5 orang. Sehingga jumlah orang yang akan ada di platform tersebut bisa mencapai 3.000 orang.

"Ini pertama kali dalam sejarah republik Indonesia (seluruh pejabat) berkumpul dalam satu platform," ucapnya.

Lembong menyebut, sistem OSS akan mempercepat dan memberi kepastian hukum terhadap investasi. Sebab ia mengakui selama ini meskipun sudah dilakukan deregulasi, namun di lapangan proses perizinan masih rumit dan tidak sinkronnya peraturan perizinan di pusat dan daerah.

"Karena terus terang selama ini kebijakan antar kementerian dan lembaga di pusat saja mungkin sering tidak sinkron dengan demikian ini jadi kendala meski investasi meningkat aldan tumbuh tapi masih sangat jauh dari harapan," pungkasnya. (OL-5)