Jamin Keamanan GPN, BI Diminta Gandeng BSSN

GERBANG Pembayaran Nasional (GPN) yang diluncurkan sejak awal Mei lalu mendapat kritikan terkait keamanan.

Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (Communication and Information System Security Research Center/CISSReC) Pratama Persadha menilai standar keamanan yang diterapkan berbasis National Standard Indonesia Chip Card Specification (NSICSS) belum cukup jelas.

"Secara umum masih belum jelas standarnya apa, bagaimana keamanan sistem data, jaringan, personil, ruangannya, karena kalau bicara keamanan harus ada standar yang dipenuhi karena ada uang masyarakat yang ditransaksikan," ujarnya dalam acara paparan Kajian Desain dan Dampak Penerapan GPN bagi Industri Pembayaran di Indonesia yang dilakukan oleh LPEM FEB Universitas Indonesia, di Jakarta, Rabu (9/5).

Menurut Pratama, jika BI benar-benar serius membuat GPN digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia, BI harus meyakinkan bahwa sistem GPN terjamin keamanannya. 

"Terjamin tidak bisa dijebol oleh hacker, tidak bisa terjadi fraud," sebutnya.

Sebab menurutnya, salah satu indikasi yang meragukan dalam sistem keamanan GPN adalah tidak dilibatkannya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). BI terlalu mempercayakan keamanan terhadap empat lembaga switching yang tidak memiliki spesialisasi terhadap keamanan.

"Sekarang ini penanggungjawab sistem keamanan di GPN adalah services, yang sebenarnya adalah perusahan all switching yang terdiri dari empat perusahaan, plus ada empat bank besar yang menjadi konsorsium di sana," tukasnya.

Untuk itu, ia berpendapat BI perlu menjalin kerjasama dengan BSSN dalam hal membuat SOP dan audit keamanan sistem GPN.

"Maka koordinasi dengan BSSN bagaimana untuk bisa aman baik dari hardware, software, personil. Perlu ada audit dan meningkatkan keamanan GPN itu karena 4 lembaga switching dan 4 bank besar ini tidak punya kemampuan dan akhirnya outsource keluar (asing), lalu dimana kedaulatan kita," pungkasnya. (A-5)