Pengamat: Perombakan Direksi Pertamina Sarat Kepentingan

PEROMBAKAN direksi PT Pertamina (persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kali ini dinilai sebagian kalangan demi untuk menjaga kinerja keuangan perseroan.

Peneliti Indef, Bhima Yudistira Adhinegara, memandang langkah pergantian itu dilakukan pemerintah sebagai pemegang saham karena pejabat yang kini terdepak kerap menggembar-gemborkan potential loss dampak harga BBM tidak naik di tengah crued oil meroket, kemudian terjadi penolakan holding BUMN migas.

"Penggantian Direktur Pertamina disebabkan beberapa faktor. Pertama, keluhan dari Pertamina bahwa di tengah harga minyak mentah yang terus meningkat sementara premium tidak naik harga. Selisih harga subsidi dan harga pasar harus ditanggung Pertamina, karena di satu sisi subdisi BBM tidak mencukupi," terang Bhima kepada Media Indonesia, Jumat (20/4).

Menurut dia, Pertamina beberapa kali mengeluhkan kepada DPR karena selama Januari dan Februari 2018 menanggung potential loss Rp3,9 triliun. Angka ini dikhawatirkan menganggu kinerja keuangan Pertamina ke depannya.

"Isu potential loss tersebut tentu tidak disukai oleh pemerintah yang ingin agar program populis BBM subsidi tidak naik hingga 2019 dan BBM satu harga terus berjalan terlebih di tahun politik," ujarnya.

Tetapi kemudian, kata dia, tumpahan minyak di Balikpapan dijadikan momentum untuk menjadi alasan direksi Pertamina diganti. Padahal masalah utamanya bukan itu. Pasalnya hingga saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan siapa tersangka utama yang membuat pipa Pertamina bocor.

"Kalau penyelidikan belum selesai kenapa buru-buru salahkan Pertamina?," tanya dia.

Pemicu perombakan terakhir, lanjut Bhima, yakni adanya penolakan atas konsep holding migas dari internal terutama pasca-penggabungan Pertamina dan PGN.

Sebenarnya dari awal holding migas tidak ideal, karena yang dibutuhkan Pertamina fokus untuk eksplorasi minyak mentah dan kurangi defisit neraca migas 2017 yang mencapai U$S8,5 miliar. (X-12)